Tiga Wilayah di Bali Jadi Zona Hijau, Vaksinasi Prioritas di Sanur, Ubud, Nusa Dua

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tiga wilayah di Bali akan menjadi kawasan zona hijau Covid-19.

Ketiga wilayah tersebut yakni Sanur Denpasar, Ubud Gianyar, dan ITDC Nusa Dua Badung.

Pemerintah di tiga wilayah ini pun melakukan berbagai persiapan, diantaranya akan memprioritaskan vaksinasi bagi warga setempat dan daerah penyagganya.

Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar mulai melakukan pendataan tenaga kerja di bidang restoran maupun hotel di wilayah Sanur.

Baca juga: 4.592 Dosis Vaksin Covid-19 Telah Disuntikkan di Jembrana Bali

Baca juga: Persentase Kesembuhan Pasien Covid-19 di Kota Denpasar Meningkat, Hari Ini Capai 92,2 Persen

Baca juga: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Terjadi, PPKM Mikro di Karangasem Diperpanjang

Dalam pendataan ini, Disparda bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kesehatan.

Selain itu, juga bekerjasama dengan Lurah dan Desa setempat untuk mempercepat proses pendataan.

“Kami masih dalam proses pendataan seluruh warga yang ada di wilayah Sanur. Nanti setelah semua mendapat vaksinasi, baru kami akan lanjut ke tahap berikutnya,” kata Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Dezire Mulyani, Rabu 10 Maret 2021.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan proses sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) kepada pelaku pariwisata, termasuk usaha maupun destinasi wisata.

Namun, sertifikasi CHSE terkendala kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Denpasar.

Hal ini berdampak kepada tingkat hunian maupun kunjungan ke tempat wisata sehingga belum banyak yang mendaftar untuk mendapat sertifikat CHSE ini.

Karena Sanur masuk kawasan zona hijau, Pemkot Denpasar mulai melakukan persiapan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar segera mendata warga yang akan divaksinasi Covid-19.

“Saat ini sedang dirancang Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan di sana. Semua akan didata, mulai dari pekerja sektor pariwisata, pedagang, hingga warga,” kata Dewa Rai.

Wilayah tersebut pun akan mendapat prioritas untuk vaksin Covid-19.

“Didata dulu, nanti baru akan diketahui berapa kebutuhan vaksinnya. Setelah itu langsung akan divaksinasi,” katanya.

Sementara itu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, akan menjadi salah satu pilot project pembukaan wisata di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu karena Gianyar saat ini menyandang status zona hijau.

Namun di balik ini, Pemkab Gianyar dan Polres Gianyar memiliki pekerjaan berat, yakni memastikan tidak terjadi klaster hari raya Nyepi, dan status zona hijau ini bertahan sampai vaksinasi massal dilakukan.

Informasi dihimpun Tribun Bali, Rabu, sebagai pilot project pembukaan pariwisata, di Ubud akan digelontor 100 ribu vial vaksin.

Namun dalam hal ini, dari delapan desa/kelurahan di Ubud, Pemkab Gianyar memilih empat desa sebagai zona bebas Covid-19, yakni Kelurahan Ubud, Desa Petulu, Kedewatan dan Sayan.

Dipilihnya empat kawasan tersebut, lantaran di sana terdapat banyak hotel berbintang.

Dalam vaksinasi massal ini, yang divaksin bukan hanya warga di empat desa ini, tapi juga para pekerja pariwisata di hotel, restoran dan sebagainya ini juga akan divaksin oleh pemerintah, meskipun mereka bukan warga Gianyar.

Per Maret ini, Pemkab Gianyar masih mendata jumlah pekerja yang akan divaksin.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra menegaskan, dalam mewujudkan Ubud Zona Bebas Covid-19 sampai pariwisata dibuka, pihaknya membutuhkan dukungan semua elemen.

"Sangat dibutuhkan kerjasama, apalagi dalam momen Nyepi. Mari lakukan apa yang diputuskan dalam rapat kemarin, sebab kita tak ingin, seusai Nyepi jumlah kasus kembali membeludak, sehingga rencana kita dalam memulihkan ekonomi jadi berantakan," ujar Mahayastra.

Mahayastra menegaskan, meskipun pilot projek zona bebas Covid-19 hanya dilakukan di Kecamatan Ubud, dan fokus pada empat desa, namun ia meminta semua desa dan kecamatan lainnya tidak mengendurkan semangatnya dalam memerangi Covid-19.

Sebab, jika Ubud sukses bebas Covid-19 dan pariwisata bisa dibuka, maka kebaikan akan merambat ke daerah sekelilingnya.

"Mari bersatu. Jangan saling menyalahkan. Saat ini pendataan vaksinasi massal di Ubud sudah dilakukan. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Kita sudah berbulan-bulan puasa pendapatan. Sudah berbulan-bulan masyararakat hidup tidak menentu. Maka dari itu, situasi yang sudah mengarah ke hal baik, harus terus kita pertahankan dan tingkatkan," tandasnya.

Kabag Ops Polres Gianyar, Kompol I Wayan Latra mengatakan, saat ini pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap perayaan Hari Raya Nyepi.

Sebab pihaknya tidak ingin, setelah Nyepi, jumlah kasus positif Covid-19 bertambah.

"Supaya program pemerintah membuka Ubud bisa segera berjalan. Jangan sampai habis Nyepi, muncul lagi klaster baru. Maka rencana kita memulihkan ekonomi akan sulit," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam upacara melasti, pelaksanaannya dilakukan secara ketat. Secara umum masyarakat diminta untuk ngubeng.

Jika desa adat tersebut dekat pantai, maka diperbolehkan ke pantai, dengan catatan prosesi hanya dilakukan prajuru dan pemangku.

Sementara saat Pengerupukan, dilarang mengarak ogoh-ogoh.

Sementara setelah Nyepi atau Ngembak Gni, masyararakat diharapkan tidak ke pantai dalam menyucikan diri.

"Kami tidak bisa sendiri. Dibutuhkan peran serta masyarakat. Hindari kerumunan dulu. Apalagi saat ini Covid sudah agak terkendali. Kita harus berpikir orang di depan kiri kanan itu positif Covid-19, sehingga kita takut ke keramaian. Kecuali ada yang penting, kalau hanya kongkow-kongkow, kami minta jangan (ke pantai)," tandasnya.

Di tempat lain, Pemkab Badung memastikan kawasan Nusa Dua dijadikan green zone.

Semua itu didasari arahan pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata.

Dalam menjadikan wilayah Nusa Dua sebagai grand zone, semua yang tinggal di wilayah tersebut harus dipastikan sudah divaksin.

Itu menjadi syarat paling utama yang harus dipenuhi.

“Ini sebenarnya untuk membuka pariwisata Bali, khususnya Badung secara bertahap. Jadi sesuai arahan pusat, pembukaan pariwisata dimulai dengan membuka kawasan green zone,” ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata Cokorda Raka Darmawan, Selasa 9 Maret 2021.

Dalam pelaksanaan green zone ini ada beberapa pelaksanaan ketat yang harus dilaksanakan, salah satunya yakni harus sudah divaksin Covid-19.

Maka dari itu Satgas Covid-19 Badung melalui Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan OPD terkait mengenai data yang diperlukan.

Dia mencontohkan, Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) untuk menentukan jumlah pengusaha dan pekerja pariwisata tersebut.

Selain itu menentukan jumlah warga di daerah penyangga yang benar-benar berdiam di wilayah Nusa Dua saat ini.

“Jadi semua ini harus didata dengan baik. Kemudian penduduk setempat juga didata, khususnya yang berumur di atas 18 tahun untuk mengikuti vaksin. Karena vaksinnya terbatas dan datangnya bertahap, pelaksanaan green zone juga secara bertahap,” ujarnya.

Cok Darmawan mengakui, untuk vaksinasi di kawasan zona hijau, akan mendapat prioritas vaksinasi.

Hanya saja sampai saat ini masih dilakukan pendataan terkait pembentukan green zone tersebut.

Pasalnya di wilayah tersebut kini masih masuk zona merah Covid-19, khususnya di wilayah Jimbaran.

“Intinya kalau bisa kita membentuk wilayah green zone ini, pemerintah akan membuka pariwisata bertahap, termasuk penerbangan internasional. Secara otomatis kita akan menerima wisatawan domestik dan mancanegara,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan selain masyarakat penyangga harus divaksin, orang yang keluar masuk di wilayah green zone harus mendapat pengawasan yang ketat.

"Jadi sebelum masuk ke kawasan Nusa Dua juga harus diperiksa kesehatannya, termasuk nanti wisatawan yang datang,”tugkasnya.

Belum Terima Vaksin

Pemkab Badung masih menunggu vaksin untuk vaksinasi yang dilakukan di wilayah Nusa Dua dan sekitarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr Nyoman Gunarta saat dikonfirmasi tak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengaku sampai saat ini belum ada vaksin yang diterima Badung untuk pembentukan green zone.

Namun skema vaksinasi sudah ditetapkan.

"Jadi kami masih menunggu arahan pusat, karena banyak yang harus divaksin, mencapai 60 ribu orang," ujarnya, Rabu.

Pihaknya mengaku, jika vaksin tiba, skema vaksinasi akan dilakukan seperti sebelumnya.

Bahkan dirinya mengaku sasarannya pun bisa mencapai 2 ribu orang selama satu hari.

"Karena vaksin belum ada, jadi kami baru sebatas pendataan saja. Sehingga ada sebanyak 69.902 orang yang kami usulkan untuk memperoleh vaksin," jelasnya.

Mantan dirut RSD Mangusada pun merinci puluhan ribu orang yang diusulkan tersebut, yang semuanya terdiri dari Kelurahan Jimbaran 30.133 orang, Kelurahan Benoa 26.173 dan Kelurahan Tanjung Benoa 4.152 orang.

Tiga kelurahan ini merupakan daerah penyangga kawasan green zone Nusa Dua.

"Jadi ada tiga kategori yang kami hitung yakni warga yang usianya 18-30 tahun, 31-45 tahun dan 45-60 tahun ke atas," bebernya sembari mengatakan ini untuk mempermudah proses vaksinasi, karena melihat komorbitnya.

Selain warga penyangga, ada juga 9.500 pekerja pariwisata yang bukan penduduk desa penyangga yang diusulkan vaksinasi.

Sehingga dipastikan semuanya yang ada pada green zone Nusa Dua sudah divaksin Covid-19.

"Untuk vaksinasinya belum kami laksanakan, mengingat vaksin belum datang. Kami tetap menunggu arahan pusat terkait dengan ini. Jika vaksin datang kami akan langsung eksekusi," katanya.

Program vaksinasi Covid-19 tahap dua dengan sasaran kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar virus tengah berlangsung.

Salah satu sasaran kelompok yang mendapatkan vaksin ini adalah pelaku pariwisata, dan Provinsi Bali saat ini tengah melakukan vaksinasi terhadap para pelaku pariwisata.

Namun mekanisme vaksinasi Covid-19 terhadap pelaku pariwisata ini diharapkan mekanismenya lebih efektif lagi.

"Proses vaksinasinya (untuk pelaku pariwisata) mekanismenya kurang efektif. Masa' ada yang dari Singaraja dan Karangasem harus divaksin lokasinya di Nusa Dua waktu ini. Ke Nusa Dua-nya jauh, kan mereka tidak efisien dan efektif," kata Ketua PHRI DPD Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.

Ditambah lagi saat proses vaksinasi kemarin itu mereka harus menunggu lama hingga berjam-jam karena antreannya panjang dan banyak, sehingga tidak efisien.

Karena itu, mekanisme vaksinasi Covid-19 bagi pelaku pariwisata diharapkan diubah agar lebih efektif dan efisien.

"Sekarang mau menanyakan data berapa jumlah pelaku pariwisata di Badung yang sudah divaksin kepada saya, saya tidak dapat menjawabnya karena tidak memiliki satu data. Karena ada yang ikut vaksin masal di Grab Vaccine Center Nusa Dua, ada yang melalui Dinas Pariwisata, lewat asosiasi dan lainnya," ungkapnya.

Menurut Rai Suryawijaya hal itu seharusnya satu data.

Sekarang bagaimana menghitungnya jika mekanisme vaksinasi dari awal seperti ini.

Menurutnya, bisa saja vaksinasi untuk pekerja pariwisata dibuat masuk satu pintu di Provinsi kemudian vaksinnya dibagi ke kabupaten/kota kemudian data pekerja pariwisata dikumpulkan di Disdukcapil maing-masing.

Proses vaksinasinya dilakukan di asal kabupaten/kota masing-masing sesuai data KTP mereka, dan lokasinya ditentukan oleh pemerintah daerah, bisa di RS, Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

Sehingga kita bisa memiliki data yang jelas berapa jumlah pekerja pariwisata yang sudah divaksin dan berapa yang belum.

Masukkan Juga Wilayah Kuta

RENCANA pemerintah pusat membuat green zone atau zona hijau di Nusa Dua, Sanur dan Ubud sebagai persiapan membuka kembali pariwisata untuk wisatawan mancanegara mendapat dukungan dari pengurus PHRI DPD Badung.

"Kita sangat mendukung tentunya tiga wilayah ini dan salah satunya kawasan The Nusa Dua dijadikan green zone karena saya kira mereka (The Nusa Dua) paling siap. Karena di sana kan kawasan mudah dihijaukan, baik itu karyawan, hotelnya, lingkungan sekitar tidak terlalu banyak dan mudah mengontrolnya," ujar Ketua PHRI DPD Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, kepada Tribun Bali, Rabu 10 Maret 2021.

Selain itu di kawasan The Nusa Dua, menurutnya, memiliki fasilitas yang lengkap sehingga lebih mudah untuk dihijaukan dan kawasan Ubud juga sama dapat mudah dihijaukan.

Tetapi, pihaknya ingin menambahkan wilayah Kuta untuk menjadi green zone karena, menurutnya, Kuta menjadi destinasi utama bagi wisman.

"Saya ingin menambahkan lagi Kuta area karena biasanya wisman kalau ke Bali pasti ke Kuta. Jadi banyak pilihannya bagi mereka, kalau mereka memilih Kuta bagaimana? Misalnya tamu Tiongkok, Jepang, Australia memilih Kuta bagaimana? Kan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk stay di Nusa Dua atau Ubud," jelasnya.

Nantinya ada alternatif tujuannya tidak hanya Nusa Dua, Sanur dan Ubud saja yang green zone dapat dikunjungi oleh wisman, tetapi ada Kuta juga.

Kuta sering dijuluki kepanjangan dari Kampung Untuk Turis Australia yang menjadi second home wisman dari Australia.

"Itu harus ditambahkan satu yaitu Kuta. Jangan tiga daerah yaitu Nusa Dua, Sanur dan Ubud saja yang green zone. Tapi perlu ditambahkan Kuta. Mungkin di tahap keduanya atau apa gitu. Menurut saya, makin banyak green zone, makin bagus sehingga ada pilihannya," tutur Rai Suryawijaya.

Market wisman yang anak-anak muda dan surfer terlebih dari market Australia, market Tiongkok dan Jepang sangat menyukai Kuta area sehingga dirinya sangat berharap sekali Kuta masuk green zone selanjutnya.

Terlebih, Kuta juga menjadi basisnya pusat ekonomi yang ada di Kabupaten Badung, khususnya dan Bali pada umumnya.

Selain itu juga di Kuta menopang hajat hidup orang banyak yang mana saat ini Kuta sendiri seperti mati suri.

"Saat ini Kuta kan shutdown sementara atau mati suri. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kuta menopang hajat hidup orang banyak karena 70 persen hotel yang ada di Bali itu berada di Kuta dan harus segera dihidupkan. Sehingga Kuta area juga perlu jadi green zone," tambahnya.

(sup/weg/gus/zae)