Berita Bali
Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Ashram Sampradaya, Begini Poin-poin Tanggapan Ketua MDA Bali
Majelis Desa Adat (MDA) Bali memberikan tanggapan setelah dilaporkan oleh Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) terkait penutupan ashram.
Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Komang Agus Ruspawan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Bali, AA Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Majelis Desa Adat (MDA) Bali memberikan tanggapan setelah dilaporkan oleh Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) terkait penutupan ashram sampradaya.
MKKBN lewat ketuanya, Ketut Nurasa, melaporkan MDA Bali dan PHDI Bali secara pidana ke Polda Bali, Kamis 13 Mei 2021.
Ketua MDA Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, kemudian memberikan tanggapan atas pelaporan ini, Jumat 14 Mei 2021.
Bendesa Agung ini menanggapi pelaporan tersebut dengan tenang, dan menganggap sebagai bagian dari ketidakpahaman pelapor terhadap desa adat, MDA, dan dresta Bali secara umum.
Poin-poin tanggapannya, adalah sebagai berikut;
SKB PHDI dan MDA Bali yang dilaporkan adalah keputusan kolektif kolegial berdasarkan beberapa kali paruman. Tidak merupakan keputusan perseorangan atau pribadi.
"Saudara Ketut Nurasa ini sepertinya kurang paham terhadap hukum, dan masih perlu untuk memperdalam lagi teori dan praktek hukum," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Jumat 14 Mei 2021 malam.
Baginya, menggugat SKB kenapa malah ke ranah pidana atau polisi, namun semestinya ke pengadilan langsung.
Ia pun menyebut yang membuat keresahan bukan MDA dan PHDI Bali, tapi Hare Krisna (HK) dan sampradaya asing.
"Yang membuat keresahan bukan SKB MDA dan PHDI, yang membuat keresahan secara luas dan kekacauan justru adalah HK dan sampradaya asing," katanya.
Baca Juga: MKKBN Laporkan Sejumlah Pimpinan Lembaga Agama dan Adat di Bali ke Polisi
Baca Juga: Dinilai Langgar Etika Prinsipil, Alasan MDA Bali Tutup Krisna Balaram Ashram
Lanjutnya, HK dan sampradaya asing lainnya telah membuat keresahan yang meluas, juga telah menyebabkan timbulnya kekacauan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Bali.
"Karena menyebarkan secara terstruktur, masif dan strategis keyakinan agama yang sangat berbeda di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama di Indonesia, khususnya di Bali (di wewengkon desa adat)," katanya.
