Breaking News:

Berita Bali

Syarat Rumit Sebelum Pergi, Kisah PMI Asal Jembrana Berangkat ke Kapal Pesiar

6.000 lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Jembrana, Bali, dirumahkan, di awal pandemi Covid-19

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Dok. Istimewa
Cerita Putu Juniartawan, PMI Jembrana yang Lalui Syarat Rumit Sebelum Berangkat ke Kapal Pesiar - Syarat Rumit Sebelum Pergi, Kisah PMI Asal Jembrana Berangkat ke Kapal Pesiar 

Banyak syarat yang harus dipenuhi di masa pandemi ini.

Dan masih banyak terkendala oleh syarat tersebut.

Termasuk tiap negara yang dituju memiliki peraturan yang berbeda-beda.

Di masa pandemi sepeti saat ini, sambungnya, keberangkatan memakai sistem gelombang.

Tidak ada yang mandiri.

Sebagian besar bergabung di beberapa negara Cyprus, St Marten, Miami, dan Singapura.

Karena kapalnya tersebar di wilayah tersebut.

Dan sebagian besar belum memulai ke pelayanan terhadap tamu.

Hanya persiapan menerapkan protokol, vaksinasi kru, dan memonitor kebijakan di wilayah darat.

“Menurut rencana di kapal saya, pelayanan terhadap tamu mulai pertengahan Juli ini. Dengan kapasitas sangat minim sekitar 30 persen sebagai uji coba dari kapasitas maksimum 4.000 jumlah tamu,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini ia sudah memasuki kontrak ketiga.

Sebelum pandemi tiap kontrak hanya 6 bulan.

Sekarang masih melihat situasi, belum pasti sesuai kontrak.

Kondisi kapal, menueurt dia, hanya terisi kru member dari berbagai negara, di semua divisi sekitar 2.000 orang.

Baik yang masih menjalani karantina dan sudah melewati masa karantina.

Pekerjaan yang dilakukan berseragam seperti layaknya ada tamu.

Ada yang di bagian hidangan, maupun kebersihan.

Periode ini juga diisi pelatihan terkait bidang pekerjaan yang dilakukan per grup di masing-masing divisi restoran.

Baca juga: 2.702 Pekerja Migran Indonesia Sudah Berangkat, Biaya Swab Test Dirasa Memberatkan PMI Bali

Terkait dengan informasi kru hanya mendapat gaji 30 persen, Juniartawan menyatakan, selama periode persiapan menuju pelayanan terhadap tamu gaji yang diperoleh berdasarkan situasi.

Khusus di perusahaannya, masa periode ini dianggap situasi status kapal dalam masa maintenance (perbaikan/perawatan) bukan dalam status pelayanan terhadap tamu.

“Semua dibayarkan full 100 persen. Dibayarkan dua kali selama sebulan. Hanya selama menjalani karantina di dalam kapal mendapat gaji 50 persen dari gaji pokok tersebut,” bebernya.

Terpisah, untuk di Kota Denpasar, hingga Juni 2021 ini, sebanyak 83 PMI sudah berangkat ke kapal pesiar.

Mereka berangkat setelah mendapat rekomendasi paspor dari Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (Disnaker) Kota Denpasar.

“Di Denpasar, PMI kita yang sudah berangkat 83 orang ke kapal pesiar. Mereka berangkat setelah mendapat rekomendasi paspor dari kami,” kata Sekretaris Disnaker Kota Denpasar, Made Widiyasa, Kamis 10 Juni 2021.

Widiyasa menambahkan, saat ini bagi PMI yang akan berangkat harus mendapat rekomendasi dari kabupaten/kota, sehingga keberadaan mereka terlacak.

“Dulu mereka bisa berangkat lewat agen tanpa menyampaikan pemberitahuan ke kita, tapi dengan kebijakan Pak Gubernur mereka wajib melapor ke kami, sehingga akan terlacak dengan sistem yang baru ini,” katanya.

Di sisi lain, PMI asal Karangasem mulai mencari rekomendasi paspor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karangasem.

Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Karangasem, I Nyoman Suradnya, Kamis.

Suradnya mengatakan, PMI asal Karangasem yang telah mengurus rekomendasi paspor mencapai puluhan orang.

Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa warga Karangasem yang sudah berangkat untuk kerja ke luar negeri di tengah pandemi Covid-19 karena belum ada masyarakat yang melapor ke Disnakertrans Karangasem untuk berkerja ke luar negeri, atau kapal pesiar.

Sementara itu, selain menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai syarat bekerja, PMI juga dibebankan dengan adanya kewajiban swab test mandiri sebelum berangkat.

Kebijakan ini dirasa cukup memberatkan para PMI asal Bali.

Karenanya mereka berharap difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali di awal sebelum berangkat.

Terkait dengan fenomena tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi proses vaksinasi Covid-19 bagi para calon PMI asal Bali.

“Yang sudah difasilitasi adalah vaksinasi Covid-19 bagi calon PMI,” kata dia, Jumat 11 Juni 2021.

Ia mengaku, terkait swab test bagi para calon PMI asal Bali tersebut untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali.

Kepala Dinas Kesehatan Bali, Ketut Suarjaya mengatakan, swab test secara gratis dari Pemprov Bali tersebut hanya berlaku bagi para suspect pengidap Covid-19 dan kontak erat dengan pasien saja.

Sebelumnya seperti diberitakan Tribun Bali, salah satu PMI asal Bali, I Kadek Agus Sagita mengaku, sebelum berangkat menuju tujuan kerja, para PMI harus menyiapkan sejumlah dokumen.

Dokumen yang harus disiapkan para ‘pelaut’ ini meliputi BST (basic safety training), CCM ( crisis & crowd management), Paspor dan visa negara tujuan, Medical Check Up (MCU), dan yang terbaru adalah wajib swab test sebelum berangkat.

Baca juga: PMI Asal Karangasem Mulai Cari Rekomendasi Paspor

Disinggung mengenai persyaratan baru saat ini yakni wajib tes sebelum keberangkatan, Agus Sagita menyatakan tentunya semua PMI merasa keberatan karena swab test menjadi syarat untuk berangkat ke negara manapun.

“Biarpun nantinya uang swab akan diganti oleh company masing-masing saat di kapal, tapi tetap akan terasa sangat berat untuk membayar biayanya di awal. Karena kita sudah lama tidak ada penghasilan,” ungkapnya. (ang/sup/ful/gil).

Kumpulan Artikel Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved