Breaking News:

Berita Bali

Polda Bali dan Akademisi Gelar Diskusi Mencari Solusi Pro dan Kontra Sampradaya Non Dresta Bali

menggali masukan dari tokoh-tokoh dan akademisi terkait dengan permasalahan Sampradaya Non Dresta Bali.

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Polda Bali dan Akademisi Hindu gelar diskusi Sempradaya Non Destra, di Grand Mirah Hotel, Denpasar, Bali pada Rabu tanggal 16 Juni 2021. 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali bersama akademisi Hindu menggelar diskusi menyikapi pro kontra Sampradaya Non Dresta Bali yang saat ini menjadi polemik di masyarakat Bali.

Diskusi antara Akademisi Hindu dilakaanakan Grand Mirah Hotel, Denpasar, Bali pada Rabu tanggal 16 Juni 2021.

Adapun tema yang diusung dalam diskusi ini adalah "Mencari Solusi Menyikapi Pro dan Kontra Sampradaya Non Dresta Bali”

Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Zaenal Abidin, S.I.K,. M.Si turut hadir menggali masukan dari tokoh-tokoh dan akademisi terkait dengan permasalahan Sampradaya Non Dresta Bali.

Baca juga: Dukung SKB PHDI & MDA Terkait Sampradaya, Koster: Jangan Ragu-ragu, Ashram yang Tak Cocok Tutup Saja

"Sampradaya Non Dresta Bali diayomi oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), namun berdasarkan keluarnya SKB (Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA (Majelis Desa Adat) Asram/Pasraman yang ditolak sebagian besar merupakan ashram yang mendatangkan Anggota dari luar Desa Adat," kata Kombes Pol Zaenal kepada Tribun Bali di sela kegiatan

Dir Intelkam menekankan supaya kegiatan pelarangan yang mengarah pada tindakan pengerusakan maupun tindakan anarkis bisa diantisipasi.

"Mari kita rapatkan barisan untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ahli Hukum Adat dan Hukum Nasional, Dr.  Putu Sastra Wibawa, S.H., MH, menyampaikan, agar pelbagai pihak mampu meredam gejolak penutupan Ashram/Pasraman agar Desa Adat tidak melakukan tindakan berlebihan.

"Kita juga telah memberikan pertimbangan kepada SC Mahasabha dengan bersurat memberikan masukan pada AD/ART PHDI. Selain pasal 41 tentang pengayoman dan banyak pasal-pasal lainnya pada AD/ART  hanya berpacu pada Weda, sehingga adat dan kebudayaan tidak masuk," papar dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved