Breaking News:

Corona di Bali

Tim Gabungan Sosialisasi dan Pasang Stiker Penutupan Sementara Sektor Non Esensial di Jembrana

PPKM Darurat Kabupaten Jembrana melaksanakan sosialisasi dan pemasangan stiker penutupan sementara sektor non esensial

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Ist/Polres Jembrana
Sosialisasi dan pemasangan stiker di toko atau perusahaan non esensial di Jembrana, Senin 12 Juli 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Satuan tugas gabungan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Kabupaten Jembrana melaksanakan sosialisasi dan pemasangan stiker penutupan sementara sektor non esensial yang berada di Kabupaten Jembrana.

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti SE Kemendagri Nomor 19 Tahun 2021, kemudian diteruskan melalui SE Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021.

Yakni, Tentang Perubahan Kedua SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Baca juga: Jembrana Anggarkan Rp 595 Juta Bagi yang Dikarantina, Hak Finansial Prajuru Adat Naik Dua Kali Lipat

Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, mengatakan, kegiatan sosialisasi dan pemasangan stiker tersebut merupakan dukungan terhadap SE Kemendagri dan SE Gubernur Bali.

Hal ini dilakukan oleh Satgas Gabungan PPKM Darurat Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Personil Polres Jembrana, TNI, SatPol PP. Kab. Jembrana, BPBD Jembrana, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jembrana pukul 09.00 Wita.

Satgas Gabungan turun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi dan pemasangan stiker penutupan sementara sektor non esensial yang berada di wilayah Bumi Makepung.

Baca juga: Bupati Jembrana Keluarkan Instruksi Terkait PPDB Tahun Ajaran 2021/2022, Tiadakan Pungutan PPDB

“Penutupan sementara sektor non esensial tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 atau selama dilaksanakan PPKM darurat, hal itu ditegaskan melalui SE Gubernur Bali tertanggal 10 Juli 2021 dalam poin 1 huruf a menyatakan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial ditutup (diberlakukan 100 persen work from home atau WFH ),” ucapnya Senin 12 Juli 2021.

Ketut menjelaskan sektor non esensial antara lain Kantor Pemerintahan yang tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, bioskop/tempat hiburan/karaoke, tempat wisata/pagelaran seni budaya, sarana olahraga (GOR, kolam renang, gym fitness center), toko busana, toko sepatu, tempat jasa kecantikan, pangkas rambut / salon, toko mainan anak, toko sepeda, tempat pijat / SPA dan toko elektronik atau asesories.

Baca juga: Antisipasi Kerumunan Warga di Masa PPKM Darurat, PJU di Jembrana Dipadamkan Mulai Pukul 20.00 Wita

“Kantor dan perusahaan sektor non esensial agar ditutup dan wajib menerapkan work from home (WFH), karyawannya bekerja dari rumah,” bebernya. (*)

Berita lainnya di Berita Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved