Breaking News:

Berita Tabanan

Sidang Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Tabanan Masuk Tahap Pembuktian,Ini Ancaman Hukumannya

terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUNPEKANBARU
ilustrasi pencabulan pada anak di bawah umur 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kasus kejahatan seksual yakni pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di sebuah kos-kosan di Kecamatan Tabanan telah bergulir di persidangan.

Kasus pencabulan dengan terdakwa bernama I Ketut Bina Setiarawan (40) ini terjadi pada akhir April 2021 lalu.

Mirisnya, korbannya adalah anak dari pacar terdakwa yang masih berusia 7 tahun.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menerapkan dakwaan subsideritas.

Baca juga: Dinas Pariwisata Tabanan Akui Ada Tempat Wisata Sudah Buka, Tim Yustisi Bakal Lakukan Pengawasan

"Sudah mulai sidang dan saat ini sudah masuk dalam tahap pembuktian," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tabanan, I Dewa Gede Putra Awatara saat dikonfirmasi Senin 6 September 2021 sembari menyebutkan bahwa di tahap awal persidangan, terdakwa sempat mengajukan keberatan.

Dia mengungkapkan, dalam perkara ini pihaknya menerapkan dakwaan subsideritas.

Kemudian, pada dakwaan primer, terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan subsider, terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dalam undang-undang yang sama juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dia menegaskan, pada dakwaan primer maupun subsider tersebut, ancaman hukumannya minimal lima tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Serta denda paling banyak Rp 5 Miliar.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved