Breaking News:

Berita Klungkung

Estimasi Korupsi Capai Rp 5 Miliar, Ketua dan Karyawan Kredit LPD Desa Ped Nusa Penida Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kajari Klungkung Shirley Manutede bersama dengan Kasi Intel Erfandy Kurnia dan Kasi Pidsus Bintarno saat memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Adat Ped, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Kamis 14 Oktober 2021 - Estimasi Korupsi Capai Rp 5 Miliar, Ketua dan Karyawan Kredit LPD Desa Ped Nusa Penida Tersangka 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped, Nusa Penida, Bali, Kamis 14 Oktober 2021.

Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam beberapa kegiatan di LPD Desa Adat Ped.

"Kasus ini kami dalami sekitar lima bulan. Setelah kami melakukan ekspose bersama, kami menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped," ujar Kepala Kejari Klungkung, Shirley Manutede, Kamis 14 Oktober 2021.

Kedua tersangka tersebut yakni Ketua LPD Ped berinisial IMS, dan bagian kredit di LPD Ped berinisial, IGS.

Baca juga: Dugaan Korupsi di LPD Desa Adat Ped, Penyidik Kejari Klungkung Temukan Kredit Topengan Rp 2,5 Miliar

Keduanya terbukti melakukan penyimpangan anggaran di LPD Ped dengan estimasi kerugian sekitar Rp 5 miliar.

IMS merupakan tersangka utama dan dalam aksinya melakukan penyimpangan anggaran di LPD Ped. Ia dibantu oleh IGS yang merupakan pegawainya.

"Kami sudah melakukan perhitungan internal dan kerugian negara dari kasus ini kami estimasikan sekitar Rp 5 miliar. Untuk kepastian kami juga masih menunggu hasil audit dari Inspektorat," ujar Shirley.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Klungkung, Bintarno menjelaskan, adapun beberapa hal yang didalami dalam perkara itu, antara lain adanya kredit macet senilai sekitar Rp 2,5 miliar.

Hal ini dikarenakan adanya 'kredit topengan', yakni kredit yang memakai nama tertentu, namun digunakan orang lain.

Khususnya di LPD Ped, ditemukan adanya satu orang namun melakukan kredit dengan 12 nama yang berbeda.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved