Berita Bali
Minta Pemerintah Subsidi Tes PCR, Forum Bali Bangkit Geruduk Gedung DPRD
Kebijakan wajib menggunakan tes PCR untuk masuk dan ke Bali terus mendapat tentangan masyarakat.
Penulis: Ragil Armando | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kebijakan wajib menggunakan tes PCR untuk masuk dan ke Bali terus mendapat tentangan masyarakat.
Terbaru, sekelompok masyarakat datang menggeruduk gedung DPRD Bali, Selasa 26 Oktober 2021.
Mereka yang menamakan dirinya Forum Bali Bangkit menyampaikan berbagai keluhannya terkait kondisi pariwisata dan ekonomi Pulau Dewata.
Dalam kesempatan itu, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.
Baca juga: Audiensi dengan Wakil Rakyat, Forum Bali Bangkit Minta Pemerintah Subsidi Biaya Tes PCR
Ketua Forum Bali Bangkit, Yoga Iswara menyebutkan, kebijakan wajib tes PCR untuk masuk dan keluar Bali menurutnya memberatkan bagi perkembangan pariwisata Pulau Dewata.
Walaupun oleh Presiden Jokowi telah diinstruksikan untuk diturunkan menjadi Rp 300 ribu, menurutnya, masih belum cukup.
Mengingat harga tersebut masih belum terjangkau bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong dan meminta agar pemerintah memberikan subsidi bagi tes PCR kepada masyarakat.
Apalagi, saat ini pariwisata Bali mulai bergeliat setelah turunnya PPKM ke level 2.
“Wajibnya PCR sebagai syarat masuk dan keluar Bali dari bandara cukup menghambat bergeraknya pariwisata Bali. Kami harap biaya PCR dapat disubsidi oleh pemerintah,” jelas Yoga.
Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya meminta kewajiban karantina 5 hari agar bisa dipersingkat.
Disamping itu agar secara adil, destinasi-destinasi wisata di Bali diberlakukan sama rata dalam pembukaan pariwisata sekarang ini.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menyebutkan, pihaknya akan memperjuangkannya kepada stakeholder terkait, termasuk pemerintah pusat.
Namun begitu, terkait kebijakan tes PCR sendiri, menurut Ketua DPD Golkar Bali ini, merupakan bagian dari antisipasi pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, khususnya varian baru.
“Terhadap usulan-usulan tersebut, kami di DPRD bisa memahami dan akan memperjuangkan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu hendaknya juga dipahami, pemerintah memang cukup berhati- hati dalam pelonggaran pembukaan pariwisata, karena pengalaman awal tahun lalu yang sempat mengakibatkan meledaknya kembali Covid-19,” kata Sugawa Korry.
Baca juga: Permintaan Tes PCR di Bandara Ngurah Rai Bali Alami Peningkatan Signifikan
