Breaking News:

Berita Jembrana

Dikabarkan Ratusan Hektar Hutan Gundul di Jembrana, DPRD Bali Langsung Gelar Sidak

Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan bahwa pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kondisi.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
ist
Komisi III DPRD Bali memutuskan untuk turun ke lapangan guna mengecek kebenaran kabar penggundulan hutan di Melaya, Jembrana. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Masuknya musim penghujan di Bali membuat kekhawatiran akan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. 

Bahkan, beredar kabar adanya hutan produksi yang gundul akibat alih fungsi lahan di Kabupaten Jembrana. 

Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Bali memutuskan untuk turun ke lapangan guna mengecek kebenaran tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan bahwa pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kondisi dan perkembangan hutan produksi yang ada di Bali. 

Dalam pengecekan tersebut, pihaknya menemukan fakta bahwa 370 Ha hutan produksi di Kecamatan Melaya, Jembrana masih dinilai belum ideal guna menjaga ekosistem alam. 

Baca juga: Longsor di Bading Kayu Jembrana Selebar 7 Meter, BPBD Sewa Alat Berat

Baca juga: Manajer Operasional DTW Tanah Lot Ditetapkan Sesuai Mekanisme Oleh Bupati Tabanan

"Sebenarnya kami berangkat dari hasil rapat kerja awal persiapan menghadapi musim penghujan, Komisi III bersama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan. Kami menanyakan kesiapan menghadapi musim hujan agar tidak menjadi musim hujatan akibat banjir bandang karena hutan gundul," jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis 25 November 2021.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat pada tahun 2018 terdapat total 38 ribu hektare hutan lindung yang berada di Jembrana yang terdiri hutan lindung 34.000 hektar, produksi terbatas 2.300 hektar dan hutan produksi 63 hektare.

Dari jumlah tersebut sekitar 109 hektar kritis karena illegal logging dan alih fungsi hutan.

Dalam hutan juga terbagi dua, yakni blok inti dan blok pemanfaatan. 

Blok pemanfaatan ada pengelolaan bersama masyarakat dengan skema perhutanan sosial, yakni hutan desa pengelolaan bersama masyarakat izinnya yang memberikan Menteri Lingkungan Hidup pada pemerintah desa yang jumlahnya sebanyak 8 desa mendapat surat keputusan (SK).

Ia juga menyebut bahwa dari hasil turba ke lapangan tersebut, pihaknya mendapat  masukan masyarakat  bahwa kondisi hutan tidak seindah yang dilaporkan. 

Gung Adhi juga mengatakan dari informasi dari masyarakat bahwa terjadi banyak terjadi perambahan hutan sehingga banyak spot beralih fungsi di tengah hutan lindung.  

Sementara hutan produksi menjadi perkebunan.

Baca juga: PPKM Level III Saat Nataru, Satgas Jembrana Belum Terima Surat dari Provinsi

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Rumbing di Jembrana, Sidang Putusan Nengah Alit Ditunda karena Hakim Belum Siap

"Saat kunjungan memang masyarakat banyak mengeluhkan maraknya pemanfaatan hutan di area hutan produksi, hutan desa dan bahkan hutan lindung. Semestinya hanya boleh dilindungi oleh warga di luar tiga desa adat tersebut yang mengakibatkan beban tanggungjawab pelestarian hutan mereka menjadi berat, karena selalu mereka yang disalahkan," tegasnya. 

Oleh sebab itu, menurutnya masyarakat setempat meminta perlindungan, kepastian hukum serta bantuan terhadap rencana revitalisasi pemanfaatan hutan desa dan produksi di sana. 

Membuat  pihaknya di komisi III akan berupaya mendalami secara komprehensif permasalahan itu dengan memanggil instansi terkait untuk melaporkan situasi lapangan riil hutan di seluruh Bali. 

Pihaknya menambahkan hutan produksi bisa dimanfaatkan untuk diambil hasilnya (bukan kayu).  

"Seperti manggis, dan sebagainya, artinya pohon tetap, buah daunnya dipanen, juga di sela-sela bisa diisi sayuran dan juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berwisata alam. Hanya saat ini yang dikeluhkan di tengah hutan lindung ada kelompok petani hutan dibiarkan memanfaatkan daerah yang semestinya perawan," tegas dia. 

Disebutkan pihaknya sudah instruksikan kepada Kabid dari Dinas LH dan Kehutanan yang mendampingi, melaporkan secara detail kondisi hutan. Baik hutan lindung maupun produksi di seluruh Bali agar diwaktu selanjutnya hutan tersebut dapat segera dikembalikan, atau diperbaiki kondisinya. 

Baca juga: Tiga Jabatan di Lingkungan Pemkab Jembrana Ini Akan Dilelang Desember 2021

"Sehingga hutan dapat menjaga kita dari bencana, menyimpan air, memberi oksigen, dimanfaatkan secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Gung Adhi. (gil) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved