KASUS LPD Bakas Klungkung, 12 Warga Dimintai Klarifikasi

Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit, kepada non krama desa adat setempat.

Baca juga: Banyak LPD Bermasalah, DISBUD Badung Usulkan Bendesa Adat Jangan Jadi Badan Pengawas

Baca juga: KASUS LPD Bakas Masuk Penyidikan, Kejari Klungkung Fokus Kumpulkan Keterangan

"Kami dalami keterangan pihak-pihak yang kami mintai klarifikasinya.

Memang ada nasabah yang tidak bisa menarik depositonya.

Termasuk nasabah dari luar Desa Adat Bakas," jelasnya.

Sampai saat ini, penyelidikan ini masih tahap pengumpulan keterangan.

Untuk mementukan apakah ada indikasi pelanggaran hukum di LPD Bakas.

Putu Kekeran juga menegaskan, jika penyelidikan yang dilakukannya untuk juga meredam keresahan masyarakat.

Karena maraknya kasus yang menjerat LPD di berbagai daerah.

"Pada intinya ada laporan, kami langsung dalami.

Kami pelan-pelan dulu, agar teliti dan jelas perkaranya.

Kami juga tekankan, penyelidikan ini bukan maksud menghilangkannya tapi menjaga agar LPD lebih baik ke depannya," jelas Putu Kekeran. 

Baca juga: Banyak LPD Bermasalah, DISBUD Badung Usulkan Bendesa Adat Jangan Jadi Badan Pengawas

Baca juga: UPDATE Kasus Korupsi LPD Desa Sunantaya Tabanan, Dua Terdakwa Dituntut Hukuman 4 dan 5 Tahun

Pihak Kejaksaan Negeri Klungkung, sebelumnya menerima laporan warga terkait dugaan penyelewengan di LPD Bakas.

Bahkan pihak kejaksaan telah meminta klarifikasi ke beberapa pihak, termasuk nasabah.

Sementara Ketua LPD Bakas, I Made Suerka, juga tidak menampik sempat ada permasalahan kredit macet di LPD Bakas.

Karena dampak dari pandemi.

Sehingga pihaknya sempat kesulitan memenuhi penarikan tabungan warga. 

"Karena satu orang sulit tarik tabungan.

Warga khawatir dan berlomba-lomba menarik uangnya.

Sementara banyak kredit macet karena pandemi.

Ini yang buat kami kesulitan.

Tapi saat ini kondisi sudah membaik, dan kami perlahan selesaikan masalah ini," ujarnya. (*)