Berita Jembrana

Melonjak dari Tahun 2017, Piutang PBB di Tabanan Capai Rp70 Miliar

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi menyoroti adanya piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi menyoroti adanya piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Sebab, dari piutang PBB mencapai nilai fantastis yakni sekitar Rp70 Miliar.

Nilai itu mengalami lonjakan dari 2017 lalu yang sudah mencapai sekitar Rp40 Miliar. 

Baca juga: Regenerasi Nelayan di Pesisir Tabanan, Namun Miris Karena Cuaca Tak Memungkinkan untuk Melaut

Eka Nurcahyadi mengaku, hal inilah yang dikhawatirkan karena saat ini masih ada sebuah sistem yang belum berjalan dengan baik terkait SPPT (Surat Pemberitahuan Pejak Terutang) yang menyangkut persentasenya.

Di mana masih ada masyarakat yang memiliki piutang, yang kebanyakan kasusnya ialah tidak masih atau bukan lagi, pemilik persil tersebut.

“Jadi banyak-banyak ini yang disayangkan sekali tidak dievaluasi. Karena dikhawatirkan itu menjadi piutang abadi,” ucapnya Senin 18 Juli 2022.

Baca juga: Sidang Dugaan Suap DID Tabanan, Saksi Ungkap Ada Permintaan ‘Peluru’ dari Terdakwa Wiratmaja

Eka menyayangkan, karena hal semacam ini akan dapat menjadi stagnan dan terus menumpuk.

Padahal, ini bisa menjadi inovasi untuk pembenahan.

Karena ketika piutang itu belum dihapus, maka malah akan bertambah.

Pihaknya pun sudah turun untuk bekerja sama dengan pihak desa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved