Berita Jembrana
Minta Didata Ulang, Nelayan Jembrana Harap Voucher BBM Tepat Sasaran
Nelayan di Kabupaten Jembrana menyambut baik dengan adanya rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu
Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
"Siapa saja bisa terdaftar di Kusuka itu. Contohnya, sekarang ada nelayan yang sudah memiliki rumah bagus dan punya mobil namanya masih tercantum. Artinya apa, datanya masih belum di-update," ungkap Nengah.
Dia melanjutkan, pihaknya mewakili nelayan lainnya berharap agar pemerintah meninjau kembali soal bantuan ini.
Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah update data penerima. Tujuannya agar bantuan tersebut tepat sasaran meskipun nilainya tidak besar dan diberikan hanya sekali.
"Yang kami harapkan hanya agar bantuan ini tepat sasaran. Artinya diberikan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Meskipun tidak banyak dan hanya sekali, itu bisa membantu untuk operasional kapal," tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga saat ini masih melakukan pendataan angkutan umum dan nelayan.
Sebab, mereka akan memperoleh bantuan subsidi BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu.
Bantuan yang anggarannya bersumber dari APBN Pemerintah Pusat merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan BBM.
Menurut data yang diperoleh dari Dinas PKP Jembrana, total angkutan umum yang terdata di Jembrana sebanyak 2.011 unit.
Namun jumlah ini merupakan data dua tahun lalu dan masih akan diverifikasi. Sebab ada kemungkinan jumlahnya berkurang pasca dihantam pandemi.
Sedangkan untuk nelayan sebanyak 5.000 orang. Mereka ini adalah nelayan yang telah terdaftar Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kusuka.
Kapala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, I Ketut Wardana Naya mengungkapkan, program bantuan subsidi imbas BBM kepada sopir angkutan dan nelayan ini bakal diberikan dalam waktu dekat atau setelah tahap verifikasi selesai.
Nantinya, kata dia, para sopir dan nelayan ini tidak diberikan uang tunai. Melainkan dalam bentuk voucher yang nantinya bisa ditukarkan ke SPBU terdekat dari penerima.
Pihak pemerintah akan berkoordinasi dengan SPBU di masing-masing kecamatan agar para penerima tak dipersulit. (*)
Berita lainnya di Berita Jembrana