Berita Jembrana

Identitas Satu Keluarga di Jembrana Dicatut Parpol, Ada Oknum Tawari Sapi Gratis Per KTP

Ni Luh Gede Sustri Saren Putri (29) kembali mendatangi Kantor Bawaslu Jembrana, Jumat 7 Oktober 2022 siang. Namanya dan anggota keluarganya dicatut

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Pendaftar calon Panwascam saat membawa surat pengaduan KPU ke Sekretariat PAN Jembrana di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Jembrana, Jumat 7 Oktober 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Ni Luh Gede Sustri Saren Putri (29) kembali mendatangi Kantor Bawaslu Jembrana, Jumat 7 Oktober 2022 siang.

Ia bermaksud untuk menyerahkan berkas pendaftaran calon Panwascam meskipun belum lengkap.

Sebab, dirinya merasa dipersulit ketika meminta surat keterangan bukan anggota parpol ke PAN Jembrana.

Ia merasa namanya dicatut dan menyebut parpol tak bertanggung jawab.

Padahal surat tersebut adalah syarat prinsip untuk mendaftar sebagai calon Panwascam.


Luh Sustri Saren Putri ini menuturkan, sebelum ia mengetahui namanya dicatut parpol, ternyata ia mengingat ada oknum warga yang sempat meminta kartu identitasnya.

Baca juga: Putri Kesal dan Rasa Ribet, Namanya Dicatut Parpol saat Hendak Daftar Panwascam Jembrana

Tak hanya dia, suami dan kedua mertuanya juga diminta hal sama dengan iming-iming akan diberikan sapi per NIK.

Namun, ia mengaku bahwa saat itu oknum yang datang tak menyebut bahwa namanya masuk bakal masuk parpol.


"Karena ditawari per KTP dapat sapi gratis ya kita mau. Siapa juga yang tidak mau. Hanya sampai sekarang tidak ada sapi gratis itu. Tapi saya tidak tau ternyata masuk parpol. Kalau saya tau, gak bakal saya kasi identitas saya dan keluarga," tutur Putri.


Setelah cek sipol, kata dia, baru mengetahui bahwa nama dirinya, suami dan kedua mertuanya justru masuk sebagai anggota parpol Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Rumah Tak Layak Huni di Jembrana Mencapai 3.700 Unit, Jembrana Dijatah 565 BSPS Tahun Depan

Ia pun langsung mengurus untuk meminta surat keterangan bukan anggota parpol ke partai yang bersangkutan.

Ternyata, ia merasa dipersulit karena merasa dimainkan. Ia diminta PAN Jembrana untuk mencari surat keterangan ke KPU.


"Jujur saya capek dari Melaya ke sini lagi dan bolak-balik. Kemarin kita tidak diberi surat keterangan dengan alasan harus ada surat pengaduan dari KPU dulu," tandasnya. 


Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Jembrana, Nasrun mengakui, peristiwa ini adalah pertama kalinya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved