Bupati Jembrana Buka Sayembara Berhadiah, Jika Beri Informasi dan Tangkap Pelaku Pembalakan Liar

Dengan luasan tersebut, personel yang ada sangat jauh dari memadai.

Sebab hanya ada dua polisi hutan dan dua penyuluh hutan.

Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugiyanto menjelaskan, blok pemanfaatan tersebut awalnya diharapkan menjadi titik awal resolusi konflik serta sebagai upaya mengembalikan fungsi hutan lindung kembali.

Namun, belakangan ini memang terjadi beberapa kali aktivitas illegal logging.

"Beberapa kali, penangkapan kasus penebangan liar itu, kita dibantu masyarakat dalam hal ini LPHD. Selain itu juga termasuk rencana pembukaan lahan. Ini merupakan komitmen kita dari dulu sebenarnya," ungkapnya.

Hutan luas sehingga potensinya besar.

Namun, personel yang mengawasi hanya dua orang polhut dan dua orang penyuluh.

Sehingga mereka (LPHD) yang anggotanya atau yang memiliki akses pengelola berjumlah 4.930 KK ini diharapkan bisa mengawasi dan menjaga kawasan hutan lindung ini.

Pihaknya sangat berharap, seluruh masyarakat pengelola bantu dengan skema tanam tuwuh atau sekali menanam menuai sepanjang hayat sehingga hutan kembali lestari dan bermanfaat.

Teman-teman yang dapat akses kelola ini agar lebih fokus serta sensitif sesuai rencana pengelolaan yang disahkan.

"Seluruh LPHD sudah sadar diri dan melakukan upaya rehabilitasi. Karena sudah memberikan akses legal sebuah pengelolaan. Sehingga hutan sudah disebut menjadi saudara tua masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya," ungkapnya.

Agus menyebutkan, terkait adanya indikasi illegal logging di kawasan hutan lindung, sehingga menyebabkan peristiwa banjir bandang di hilir masih dilakukan investigasi oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Bali.

Polisi Tangani 17 Kasus Illegal Logging

POLRES Jembrana mengultimatum para penyanding hutan lindung untuk tetap menjaga agar lingkungan tetap lestari.

Sebab, indikasi selama ini kegiatan illegal logging mengakibatkan hutan gundul dan menjadi salah satu penyebab banjir bandang.