Berita Buleleng
Dampak Pembanguan Shorcut di Buleleng, Kebun Warga Desa Gitgit Terendam Lumpur, 50 KK Krisis Air
Sejumlah warga Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, mengeluhkan dampak pembangunan shortcut titik 7 dan 8 di Jalur Singaraja-Mengwitani
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Sejumlah warga Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, mengeluhkan dampak dari pembangunan shortcut titik 7 dan 8 di jalur Singaraja-Mengwitani.
Pasalnya, sejumlah lahan perkebunan warga kini terendam lumpur. Bahkan 50 Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut kini kesulitan untuk mengakses air bersih.
Baca juga: Distan Buleleng Bikin Skema Penanganan Rabies Mirip PMK, Pasca Bocah 4 Tahun Meninggal Suspek Rabies
Seperti yang diungkapkan salah satu warga asal Dusun/Desa Gitgit I Nyoman Adiana, saat menghadiri kegiatan mitigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gitgit, terkait dampak pembangunan shortcut, Kamis (10/11/2022).
Adiana menyebut ia memiliki lahan perkebunan cengkeh dan kopi di Banjar Dinas Pererenan Bunut atau dekat dengan pembangunan shortcut titik 8.
Namun kini perkebunan dengan luas 5 are miliknya terendam lumpur hingga setinggi tiga meter.
Baca juga: Pemkab Buleleng Akan Salurkan Hibah Adat Rp 30 Miliar
Akibatnya, sejumlah pohon cengkeh dan kopi miliknya banyak yang mati, serta tumbang.
Ini lantaran pekerja proyek membuang limbah atau tanah galian di areal perkebunannya.
Anehnya, saat pembebasan lahan dilakukan, kebun milik Adiana dinyatakan tidak masuk dalam peta pembangunan proyek, sehingga ia tidak mendapatkan ganti rugi lahan.
"Teraseringnya hancur karena limbah tanah galiannya dibuang ke kebun saya," keluhnya.
Baca juga: Tindakan Asusila Pada Anak di Bawah Umur di Buleleng, 2 Jaksa Ditunjuk untuk Menangani Kasus Simpen
Adiana menyebut, areal perkebunannya terendam lumpur ini sejak Agustus lalu.
Bahkan kondisi ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak pekerja proyek dalam hal ini PT Sinar Bali Bina Karya, bahkan hingga ke DPRD Bali.
Kala itu PT Sinar Bali Bina Karya ungkap Adiana berjanji akan memberikan kompensasi kurang lebih Rp15 juta.
Namun hingga saat ini kompensasi tersebut tak kunjung diterima.
"DPRD Bali sudah turun meninjau juga. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, cuma janji-janji saja. Saya bersama warga masih menahan diri untuk tidak demo."
"Kami bersabar, karena ini proyek nasional. Tapi ingat kesabaran kami ada batasnya. Banyak lahan perkebunan warga yang rusak, mohon pemilik proyek segera mengatasi ini, agar kebun kami bisa produktif lagi," kata Adiana.