RUU KUHP

DPR Sahkan RKUHP, 12 Aturan Dianggap Bermasalah, Kumpul Kebo Hingga Kritik Pemerintah Dipertanyakan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia akhirnya menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang (UU)

Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra
DPR Sahkan RKUHP, 12 Aturan Dianggap Bermasalah, Kumpul Kebo Hingga Kritik Pemerintah Dipertanyakan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARDewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Indonesia akhirnya menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) sebagai undang-undang (UU).

Pengesahan RKUHP ini dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Selasa 6 Desember 2022.

Pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sidang ini, dia menanyakan kepada setiap anggota fraksi yang hadir dalam rapat tersebut dan setuju atau tidak dengan keputusan yang sudah dibuat.

Baca juga: AJI Denpasar Gelar Aksi Tunggal di Bajra Sandhi, Tolak 17 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP

"Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum pidana dapat disetujui?" kata Sufmi Dasco Ahmad selaku pemimpin sidang dilansir dari Kompas pada Selasa 6 Desember 2022.

"Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Dasco tanda persetujuan.

Meskipun draft RKUHP sudah resmi berubah menjadi Undang-Undang, namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai ada 12 aturan yang bermasalah dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diterima Kompas.com, Senin 5 Desember 2022 lalu, berikut beberapa aturan yang dianggap bermasalah:

1. Pasal terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat.

Koalisi menganggap pasal itu membuka celah penyalahgunaan hukum adat.

“Keberadaan pasal ini dalam RKUHP menjadikan pelaksanaan hukum adat yang sakral, bukan lagi pada kewenangan masyarakat adat sendiri melainkan berpindah ke negara (yakni) polisi, jaksa, dan hakim,” demikian keterangan itu.

Tak hanya itu, koalisi menganggap aturan itu mengancam perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Sebagaimana diketahui, saat ini di Indonesia masih ada ratusan perda diskriminatif terhadap perempuan, dan kelompok rentan lainnya,” demikian isi keterangan itu.

Baca juga: Komunitas Masyarakat Sipil Bali Khawatir Pasal RKUHP Ini Bisa Lumpuhkan Kunjungan Wisatawan

2. Pasal soal hukuman mati

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved