Jadi Saksi Hidup Pembantaian 1965-1966, Guru Besar Bagus Wirawan Bercerita, Simak Ulasannya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Peristiwa 1965-1966 merupakan salah satu peristiwa, yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat.

Sebab dari peristiwa berdarah ini, ribuan nyawa melayang akibat pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 di Indonesia, termasuk di Bali.

Tribun Bali kemudian menghubungi salah satu saksi hidup, saat peristiwa 1965-1966 yang berasal dari Bali.

Ia adalah Prof. Dr. A A Bagus Wirawan, S.U., Guru Besar purna tugas dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Prof. Wirawan, sapaannya, mengatakan peristiwa ini sudah dimulai sejak tahun 1960an ketika Soekarno membubarkan dua partai besar di Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi Akui Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Korban Semanggi I Sebut Pencitraan!

Baca juga: Temuan Komnas HAM Terkait Tragedi Kanjuruhan: PSSI Langgar Aturan FIFA

Partai itu adalah PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan Partai Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Dari situlah kemudian muncul kekuatan baru, yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sebelumnya memiliki kekuatan kecil sebagai partai.

Bubarnya dua partai besar oleh presiden pertama Indonesia, membuat kekuatan PKI semakin besar.

Meskipun saat itu tidak ada pemilihan umum lagi, namun pada kenyataannya hal itu tidak mengusik kekuatan PKI.

PKI justru semakin berjaya dengan penambahan anggota dan peresmian kader-kadernya di mana-mana.

Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Bali pada tahun 1960an hingga tahun 1964.

Puncaknya di Bali terjadi konflik baik mental dan fisik, karena saling caci maki dan singgung menyinggung antara PKI dan PNI (Partai Nasional Indonesia).

Di Bali, kedua partai ini memiliki kekuatan yang besar sehingga pengaruh perselisihan keduanya berpengaruh ke lingkungan masyarakat.

“Simpatisan anggota PKI dan PNI ini banyak sekali, belum lagi PNI berkoalisi dengan NU di Bali.

NU ini kekuatannya masih besar juga di Jawa Timur,” kata Prof. Dr. A A Bagus Wirawan, S.U.

Kondisi semakin memanas, saat seorang parlemen atau koordinator tameng atau banteng PNI diduga kuat dibunuh oleh PKI.

Ia dibunuh saat perayaan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Klungkung pada 20 Mei 1964.

Saat itu, Prof. Wirawan yang masih duduk di bangku SMA, ikut sebagai pasukan banteng atau pasukan tameng yang berjaga pada perayaan.

Kejadian pembunuhan tersebut benar-benar terjadi di depan matanya, sehingga ia tau persis pembunuhan parlemen atas nama Made Parlemen.

Kemudian ada juga palebonan Raja Klungkung yang membuat situasi semakin tidak kondusif.

Hal ini dikarenakan orang puri digolongkan sebagai orang feodal, dan berpihak di PNI sehingga mereka menjadi musuh pemilik slogan “pembela rakyat”.

“Memang orang Puri ini semua pendukung PNI, jadi waktu palebon suasana semakin tegang sampai perlu dikawal oleh tameng,” tambah Prof. Wirawan.

Kondisi serupa juga terjadi di semua daerah di Bali dan hal itu dipantau Prof. Wirawan melalui surat kabar.

Siapa sangka, memanasnya kondisi menanam dendam pada benak orang-orang PNI yang semakin lama semakin dalam.

Ketika terjadi G30S PKI, Soeharto dan TNI AD mengatakan PKI sebagai dalang dari kejadian itu.

Orang-orang PKI diburu dan dibunuh oleh pemerintah, dan rumah-rumahnya dibakar sehingga tidak meninggalkan sisa harta.

Pembunuhan saat itu tidak diadili karena belum ada yang mengatur, sehingga pembunuhan semakin brutal.

Kondisi sangat mencekam, banyak orang yang meninggal dunia, inflasi besar-besaran hingga ratusan persen.

Di Klungkung, toko-toko Cina dijarah karena mereka dianggap sebagai simpatisan PKI.

Ini juga menjadi penyebab Soekarno digulingkan karena dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Banyaknya korban yang berjatuhan, membuat seorang sejarawan Australia menulis sebuah buku tentang peristiwa ini.

Sayangnya, di usia yang sudah kepala tujuh ini membuat ia lupa sosok penulis dan judul bukunya.

Yang ia ingat, penulis itu menggolongkan wilayah Bali dan Jawa Timur sebagai wilayah dengan korban terbanyak.

Ditambah lagi dengan erupsinya Gunung Agung, yang membuat masyarakat semakin melarat.

“Erupsi Gunung Agung itu tahun 1963 tapi dampaknya masih berlanjut.

Tidak ada hasil bumi, air sulit, anak-anak banyak yang busung lapar, dan kurang gizi,” ujarnya.

Pada tahun 1965, RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) melakukan pengamanan hingga Maret tahun 1966, saat Supersemar dikeluarkan.

Setelah kondisi stabil, tokoh-tokoh PNI kemudian diadili melalui proses pengadilan dan ada juga yang menjadi tahanan politik di Irian, Papua.

Terkait dengan kaitannya dengan HAM, Prof. Wirawan mengatakan saat itu peristiwa 1965-1966 belum diakui sebagai Pelanggaran HAM berat.

Namun, dengan mengulas kembali dengan menilai dan menyelidiki arsip-arsip peristiwa, menurutnya peristiwa tersebut bisa tergolong HAM berat.

Bekerja sama dengan UGM, Prof. Wirawan yang saat menjadi dosen di Fakultas Sastra Unud tahun 1977-1978 meneliti terkait dengan peristiwa tersebut yang terjadi di Jawa dan Bali.

Semua kisah ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Keresahan Masyarakat” yang diterbitkan di Yogyakarta. (*)