Berita Bali

Pemprov Bali Dorong Pemda Dukung Suksesi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bersama BPJS Ketenagakerjaan itu diberi tajuk Paritrana Award.

Istimewa
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan pemerintah pusat memiliki kegiatan yang khusus mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bersama BPJS Ketenagakerjaan itu diberi tajuk Paritrana Award. 

Ini kan juga bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini kan bagian dari upaya mendorong bupati dan walikota," jelasnya.

"Bahkan kalau memang kinerjanya bagus, tentu saja provinsi akan mendorong, mengusulkan ke pemerintah pusat untuk ada insentif, seperti fiskal, selain tentunya penghargaan-penghargaan," imbuh mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali itu.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, di tempat yang sama mengemukakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penilaian Paritrana Award tahun 2022.

Adapun Paritrana Award 2022 melombakan lima kategori.

Lima kategori itu meliputi Kategori Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Perusahaan Besar, Kategori Perusahaan Menengah dan Kategori UMKM terbaik se-Indonesia.

"Paritrana Award adalah upaya pemerintah untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari pemerintah dan pelaku usaha. Jadi Paritrana Award ini ada dua segmen, pemerintah daerah dan pelaku usaha," ucapnya.

"Pelaku usaha ini pengusaha atau perusahaan dengan berbagai skala usaha," sambungnya.

Penilaian ini nantinya akan ditindalanjuti dengan pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pemerintah Provinsi Bali, mendorong pemerintah di tingkat kota dan kabupaten, untuk mendukung suksesi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dukungan itu dapat diwujudkan dengan cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase akuisisi menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah, dalam memacu implementasi program BPjamsostek.
Pemerintah Provinsi Bali, mendorong pemerintah di tingkat kota dan kabupaten, untuk mendukung suksesi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan itu dapat diwujudkan dengan cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Persentase akuisisi menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah, dalam memacu implementasi program BPjamsostek. (Istimewa)

"Secara umum tujuan kami adalah memastikan program ini menjadi program yang melekat kepada kebijakan di kepala daerah," sebutnya.

Parameter penilaian mencakup komitmen ke depan dari masing-masing kepala daerah, rencana kerja dalam peningkatan coverage tenaga kerja, dan kebijakan anggaran.

Komitmen itu disebut bisa tertuang dalam aturan, program, dan penganggaran.

"Itu tiga poin yang menjadi titik berat pertanyaan yang kami sampaikan kepada para bupati atau kepala daerah," pungkasnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved