Presiden Jokowi Tegaskan Jajaran ASN Hindari Sifat Hedonisme, Dorong Transformasi Birokrasi!

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Joko Widodo meminta secara tegas, kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), agar dapat displin dalam menghilangkan sifat hedonisme.

Demikian disampaikan Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga, untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," ucap Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi menegur jajaran aparatur yang masih memiliki sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan.

Presiden Jokowi menyebut, perilaku tersebut sangat merugikan dan dapat menciptakan kekecewaan bagi masyarakat.

Baca juga: Polisi Ungkap Percakapan Tersangka S ke Mario: Provokasi Anak Ditjen Pajak, dan Rekam Penganiayaan

Baca juga: Korupsi Satelit Slot Orbit di Kemenhan Rugikan Negara Rp 435 Miliar

"Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah. Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian, penegak hukum lainnya, dan birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu menurut saya pantas rakyat kecewa," tegas Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menginstruksikan jajaran aparatur sipil negara agar dapat lebih bijak dalam berperilaku, termasuk dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perilaku pamer di media sosial tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat.

"Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial. Itu sebuah—kalau aparat, sangat-sangat tidak pantas," tandas Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara pun menekankan pentingnya meningkatkan reformasi birokrasi untuk melayani rakyat secara efektif dan akuntabel.

"Berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel," tuturnya.

Presiden Dorong Transformasi Reformasi Birokrasi Lebih Lincah Layani Masyarakat

Presiden Joko Widodo mendorong transformasi reformasi birokrasi menjadi lebih lincah dalam melayani masyarakat dengan baik.

Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan sejumlah sektor birokrasi agar lebih cepat dan mudah, seperti dalam bidang kepegawaian.

“Sekarang dari sebelas proses, kita pangkas bisnis prosesnya cukup tiga saja.

Sehingga untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi sekarang sudah jauh lebih mudah,” kata Anas dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 2 Maret 2023.

Dalam hal reformasi birokrasi (RB), Anas menjelaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini harus berdampak terhadap daerah.

Anas mencontohkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal yang tinggi akan berpengaruh terhadap indeks reformasi birokrasi di daerah tersebut.

“Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik akan lebih bagus,” ujarnya.

Kemudian, terkait sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), Anas mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempersiapkan sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Menurut Anas, hal tersebut penting karena nilai SPBE yang baik akan berdampak terhadap penilaian lainnya mulai dari indeks persepsi korupsi hingga indeks penegakan hukum.

“Kalau nilai SPBE-nya bagus ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus, yang kedua tingkat kemudahan berusahanya pasti bagus, yang ketiga indeks penegakan hukum atau rule of law-nya juga bagus,” lanjutnya.

Anas melanjutkan, dalam jangka pendek masyarakat dapat mulai merasakan SPBE melalui mal pelayanan publik (MPP) secara digital.

Dengan adanya MPP digital ini, MenPAN-RB berharap masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan atau dokumen lainnya dari semua tempat.

“Misalnya ada (yang) rumahnya Boyolali, ke depan ngurus tidak harus pulang ke Boyolali. Ke depan kalau sudah ngurus di IKD, indeks kependudukan digital, maka cukup ngurus dari Jakarta,” ucap Anaz.

Lebih lanjut, MenPAN-RB menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah meminta seluruh kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan layanan masing-masing melalui SPBE.

“Selama ini setiap inovasi ada satu inovasi, maka satu inovasi satu aplikasi. Ini akan banyak akun yang harus dibuat oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanannya. Terkait dengan ini sekarang ada 27 ribu lebih aplikasi, ke depan akan terintegrasi lewat sistem pemerintah berbasis elektronik,” tandasnya. (*)