Berita Bali

Anggota Komisi VI DPR RI Sumarjaya Linggih Katakan Bali Masih Perlu Wisman Menengah ke Bawah 

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer angkat bicara mengenai kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang melarang wism

Istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer angkat bicara mengenai kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang melarang wisatawan mancanegara (wisman) menggunakan kendaraan di Pulau Dewata.


“Kita ini jangan menyalahkan sesuatu, terus membakar atau kita ngomong ada tikus-tikus terus kita membakar rumah kita untuk menghilangkan tikus itu. Persoalan ada di Bali ini ada turis-turis yang nakal, tentu itu adalah tugas daripada aparat kita. Kita punya aparat keamanan, termasuk kita juga sangat care dengan keamanan adalah pecalang,” katanya pada, Jumat 17 Maret 2023. 

Baca juga: Tanggapi Keluhan Wisatawan Soal Lapak Portabel di Pantai Kuta, Anom Gumanti: Itu Hanya Dititipkan


Ia juga menyebutkan, ketika terjadi kejahatan, masyarakat, pecalang dan polisi sudah turun langsung menangani persoalan tersebut.

Persoalan wisman yang terjadi di Bali ini disebutkannya terjadi karena wisatawan melihat celah, ketika terjadi pelanggaran, masalah tersebut segera terselesaikan.

“Nah namun ketika ada pelanggaran yang sangat berat, yang mereka selesaikan, tentu mereka akan tidak melanggar. Sama seperti orang Indonesia, ketika di Indonesia orang Indonesia juga banyak yang melanggar. Buang ludah sembarangan, buang permen karet sembarangan. Tapi begitu masuk ke Singapura semuanya tertib. Makan permen karet pun tidak. Terus kemudian meludah di jalanan pun tidak berani,” paparnya. 

Baca juga: Berangsur Pulih, Pedagang di Goa Lawah Kembali Nikmati Rezeki dari Kunjungan Wisatawan


Hal tersebut dikatakannya terjadi karena para wisatawan menghargai hukum dan denda yang ditimbulkannya cukup besar.

Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan adalah menertibkan aturan yang sudah Indonesia miliki.

"Untuk menertibkan itu tentu membutuhkan kesigapan daripada aparat kita."

"Namun jangan sampai juga kebijakan yang ada ini justru mereka-mereka yang patuh, mereka-mereka yang menurut terhadap aturan-aturan, mereka datang dengan baik-baik, mereka datang membawa uang, mereka datang dengan niat untuk menikmati Bali dengan gembira dan akan memberitakannya dengan baik, mereka menyewa motor misalnya di tempat yang legal, kemudian mereka membawa SIM Internasional," tambahnya. 

Baca juga: Sambut Wisatawan Tiongkok Setelah Pandemi, Wagub Cok Ace Minta Tata Pariwisata Bali

Ia menyampaikan, Bali juga memerlukan turis yang tidak berkualitas.


“Ini terhambat untuk menikmati Bali yang kita cintai ini. Kita perlu turis yang tidak berkualitas pun kita perlu, maksudnya tidak berkualitas yang pakai sepeda motor itu, tapi memenuhi aturan-aturan yang ada. Kenapa kita masih perlu? Karena masih banyak masyarakat kita yang mempunyai penginapan kelas bawah, penginapan melati. Tidak semua mempunyai bintang,” tandasnya. 

Menurutnya tempat akomodasi yang sudah memiliki nilai berbintang itu adalah pemiliknya bukan dari orang Bali.

Kebanyakan pemiliknya dari Jakarta ataupun orang-orang internasional.

Baca juga: Sambut Wisatawan Tiongkok Setelah Pandemi, Wagub Cok Ace Minta Tata Pariwisata Bali

Kondisi Bali ini sebenarnya jangan dibilang bahwa Bali sudah jenuh, Bali sudah macet dan sebagainya.

Tapi Bali jenuh itu karena belum terdistribusi nya daripada tursi di Bali. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved