Luhut Tak Rekomendasikan Pembangunan Terminal LNG, WALHI-KEKAL-FRONTIER : Sesuai Harapan Kami

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari WALHI Bali, surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor S.271/MENLHK/BSI/REN.3/9.2022 itu pada pokoknya mengatakan, telah diadakan proses pembahasan kerangka acuan ANDAL (KA-ANDAL) proyek pembangunan terminal LNG pada tanggal 26 April 2022, dan dari aspek lingkungan, proyek tersebut tidak terdapat issue yang menjadi kendala proses penilaian AMDAL.

Mengetahui telah dilakukan pembahasan kerangka acuan, Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Krisna Dinata alias Bokis mengaku terkejut.

Pasalnya, proses penyusunan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) disebut tak melibatkan organisasi lingkungan hidup seperti WALHI Bali, KEKAL Bali, dan Frontier Bali.

Padahal, setiap pembahasan AMDAL proyek di Bali, WALHI disebut selalu dilibatkan.

“ini sungguh aneh, ada apa sebenarnya ini ?” pungkas Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Krisna Dinata alias Bokis.

Selain penolakan dari NGO, pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove juga sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat di Desa Adat Intaran, Denpasar.

Namun, ketika dihubungi Tribun Bali pada Rabu 29 Maret 2023, Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana enggan berkomentar terkait keputusan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG tersebut.

Alit Kencana menyerahkan kelanjutan pembangunan terminal LNG kepada pemerintah.

Sementara itu, Esa Wira Aditya selaku Ketua Sabha Yowana Intaran juga belum dapat memberikan tanggapan soal putusan tersebut.

Esa mengaku, pihaknya akan menggelar rapat dengan para yowana atau pemuda di Desa Adat Intaran guna menentukan langkah selanjutnya.