Koalisi Besar Incar Golden Ticket PDIP!  Ikut Gabung atau Memilih Tetap Jomblo di 2024

TRIBUN-BALI.COM - Rencana pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024, terus disuarakan ke publik.

PDIP yang sebelumnya tak ikut di dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Parpol koalisi pemerintahan di Kantor DPP PAN beberapa waktu lalu, bahkan bersedia menjadi tuan rumah untuk silaturahmi berikutnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di markas PAN, disinyalir menjadi awal rencana pembentukan koalisi besar.

Baca juga: UU Provinsi Bali, Ini Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta, Diperjuangkan 2 Masa Jabatan Gubernur

Baca juga: Pembatalan Piala Dunia Bukan Hanya Urusan Sepak Bola, Dampak Besar Justru ke Pariwisata Bali

"Kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya ya silakan juga," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR-RI, Selasa (4/4).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana pembentukan koalisi besar ini akan terus membayang-bayangi PDIP yang hingga kini belum menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi.

Diketahui, dari lima partai yang ikut di dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kelimanya telah bergabung ke dalam koalisi. PKB dan Gerindra bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR). Sementara PAN, PPP dan Golkar bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"PDIP tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia 'berpuas diri' menempati posisi nomor sebagai posisi Cawapres. Karena itu, bagi PDIP, proposal pencapresan Prabowo yang diajukan koalisi besar itu bisa diartikan sebagai penghinaan," ujar Umam kepada Kompas.com, Rabu (5/4).

PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 lalu, memiliki kursi yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Sehingga, bukan perkara mudah untuk menarik PDIP masuk ke dalam rencana pembentukan koalisi ini. Apalagi, menurut Umam, Jokowi tidak bergerak sendiri.

Sebab, ia memandang, ada peran Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di belakangnya. Ia pun menduga bahwa tujuan pembentukan koalisi besar ini agar PDIP menyerahkan "golden ticket"-nya tersebut.

"Namun, PDIP tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan koalisi besar tersebut. PDIP membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi Capres diserahkan kepada PDIP," kata Umam.

"Karena PDIP memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya Capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," sambung dia.

Senada, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa bila ingin PDIP bergabung ke dalam koalisi, tentu syaratnya Capres adalah kader banteng. ”Positioning PDIP adalah pemenang Pemilu 2019, basis pencalonan 2024, kan, hasil Pemilu 2019," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4).

"Pada titik itu, kalau PDIP mengambil posisi Capres, ya, wajar-wajar saja, make sense-lah,” tambahnya.

Hingga kini, belum muncul sosok Capres-Cawapres yang hendak diusung oleh koalisi besar, meskipun di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang punya elektabilitas potensial. Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengaku soal pembahasan Capres dan Cawapres di koalisi besar akan dilakukan jika koalisi itu sudah terbentuk.

"Koalisi besar ini baru pondasi. Masih akan ada beberapa pertemuan lagi untuk membangun rumah dan atapnya. Artinya masih terlalu awal untuk bicara siapa Capres dan Cawapresnya," kata Tantowi, Rabu (4/4).