Isu Kampung Turis di Bali, Prof Anom Sebut Akomodasi Pariwisata Perlu Dikontrol Desa Dinas & Adat

Melihat hal ini, Prof. Anom menghimbau kepada pemerintah agar memerhatikan dan mewaspadai hal ini.

“Para wisatawan banyak yang menyewa kamar-kamar mewah, banyak orang kita (lokal) juga mau kerjasama dengan mereka, pinjam nama juga dikasih.

Ternyata itu di bisniskan dan itulah akhirnya membuat pemerintah kehilangan pajak dari penghasilan itu,” tambahnya.

Guru Besar Pariwisata Unud ini dengan tegas mengimbau agar hal ini dapat diatensi dari desa dinas dan adat.

Mereka perlu mengetahui properti atau akomodasi yang ada di wilayahnya, dan pemilik serta penggunanya, termasuk juga berhak mendapatkan laporan secara rutin sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik. (*)