Jadi Ketum Modal Rp600 Miliar! JK Tolak Wacana Munaslub Golkar, Berharap Airlangga Jadi Cawapres

TRIBUN-BALI.COM  - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Jusuf Kalla menyebut butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia. Hal itu disampaikan JK saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7).

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik. JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil. Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

Baca juga: 100 Persen! Seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia Berpihak ke Airlangga Hartarto, Tolak Munaslub

Baca juga: Pencarian KM Sanjaya 86 yang Hilang Kontak di Selat Bali Akhirnya Dihentikan! Sudah Masuk Hari ke-10

Baca juga: Ini Daftar Harga Sewa Ruko Pasar Kayuambua Bangli, Mulai Dari Rp 17 Juta Sampai Rp 24 Juta

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Hal itu kata JK tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu Munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar.

Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat. Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu Munaslub.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Golkar itu, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat Munas. "Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK.

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.