Megawati Perintahkan Perkuat Akar Rumput!  Menyikapi Koalisi Gemuk Dukung Prabowo Pada Pilpres 2024

DIREKTUR Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, ke depan Golkar bakal ngotot untuk menempati kursi Cawapres pendamping Prabowo.
“Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi Cawapres,” kata Ari, Selasa (15/8).

Menurut Ari, masuk akal jika Golkar bersikukuh mengincar kursi Cawapres di internal poros pendukung Prabowo. Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar hampir sama dengan Gerindra. Saat itu, Golkar mendapat 17.229.789 suara, sedikit di bawah Gerindra yang mengantongi 17.596.839 suara.

Jika dikonversi ke kursi DPR RI, perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2019 justru unggul dari Gerindra. Golkar mendapat 85 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 78 kursi DPR RI. Perolehan suara Golkar jauh melampaui dua Parpol lain yang juga mendukung Prabowo yakni PKB dan PAN. Pada Pemilu 2019, PKB mengantongi 13.570.970 suara dengan konversi 58 kursi DPR RI.

Sementara, PAN mendapatkan 9.572.623 suara dengan konversi 44 kursi DPR RI.
Atas besarnya modal ini, menurut Ari, setidaknya Golkar bisa berperan sebagai “asisten masinis” di gerbong koalisi pendukung Prabowo. “Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi,” ujarnya.

Ari pun yakin Golkar punya banyak pertimbangan untuk mendukung Prabowo dan urung mencalonkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai Capres. Dia menduga, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjadi alasan utama. “Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak,” tutur dosen Universitas Indonesia itu. (kompas.com)

Bikin Prabowo Tambah Bingung

PENGAMAT politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya menyebut, dukungan PAN dan Golkar kepada Prabowo sebagai Capres justru dianggap mempersulit Ketum Gerindra tersebut. Yunarto mengatakan, koalisi gendut ini justru menghambat pemilihan Cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Ia memberikan contoh Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang hingga kini belum mendeklarasikan Cawapres untuk Anies Baswedan karena konflik internal mereka.

"Ini bisa terjadi juga di koalisi kemarin yang mendeklarasikan Pak Prabowo, karena pada konteks penentuan nama Cawapres itu conflict of interest masing-masing partai bisa terjadi," katanya.
Hal itu, kata dia, mungkin saja bisa terjadi karena PKB yang lebih dulu mendukung Prabowo, masih memegang perjanjian yang lama dengan Gerindra, yaitu penentu Cawapres.

"PKB misalnya, masih berpegang pada piagam Sentul, yang menempatkan Cak Imin sebagai penentu. Dan Cak Imin sudah mengatakan 'saya hanya akan mengikuti keputusan Muktamar, bahwa saya akan menjadi Cawapres'," imbuh Yunarto.

Begitu juga dengan Golkar yang masih terikat dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai. Munas dan Rapimnas itu memutuskan Ketum Airlangga Hartarto menjadi Capres atau Cawapres. "Atau PAN (juga) misalnya yang katakanlah sudah menyebutkan statement, Erick Thohir sebagai Cawapres," ujarnya.

"Jadi pada titik itu sebenarnya kita masih melihat koalisi ini masih bisa berubah, apalagi waktunya masih 3,5 bulan lagi dari sekarang untuk menuju batas akhir pendaftaran (Capres dan Cawapres)," ujar dia. (kompas.com)