Rp70 Miliar Untuk Mall Pelayanan Publik, Tiga OPD di Pemkab Gianyar Jadi Satu Gedung!

TRIBUN-BALI.COM - Pemkab Gianyar akhirnya mengalokasikan anggarannya, untuk pembangunan kantor pemerintahan, setelah bertahun-tahun hanya menyewa ruko dan memanfaatkan gedung lama yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 70 miliar lebih, untuk membangun gedung bertingkat yang nantinya akan digunakan oleh empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayaman Terpadu Satu Pintu atau dulu dikenal sebagai Dinas Perizinan.

Lalu untuk Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan data, Selasa (15/8/2023), Dinas Ketenagkerjaan Gianyar, saat ini masih menggunakan ruko sebagai kantor.

Baca juga: BREAKING NEWS! Pencarian Tim SAR Terhadap Seorang Kakek yang Diduga Jatuh ke Jurang di Buleleng 

Baca juga: Dipecat Karena Curi Tabung Gas, Rohman Kembali Berulah, Akhirnya Dibekuk Reskrim Polsek Kediri

Baca juga: VIRAL Vila Langgar Sempadan Tebing, Dewan Badung Minta Ini Pada Camat Hingga Kelihan Lebih Peka!

Sementata Disdukcapil menggunakan, gedung tua atapnya banyak jebol, yang mengakibatkan ketika musim hujan, pegawai harus bekerja ekstra menyelamatkan dokumen dari tetesan air.

Sementara Dinas Kesehatan Gianyar menggunakan gudang farmasi sebagai kantor. Bupati Gianyar, I Made Mahayastra membenarkan bahwa pihaknya sedang membangun kantor untuk empat OPD.

Konsepnya nanti, kata dia, adalah satu gedung bersama. Mahayastra menyebutkan, gedung tersebut adalah mall pelayanan publik. Sebah semua kantor yang melayani masyarakat ada dalam satu gedung tersebut.

Menurut politikus PDIP asal Payangan itu, mall pelayanan publik sangat dibutuhkan. Sebab setiap hari, ada ratusan masyarakat yang mendatangi OPD-OPD tersebut. Mulai dari mengurus izin, mengurus identitas kependudukan dan sebagainya.

Karena itu pula, pihaknya tak mengalokasikan dana untuk Bidang Kebakaran dan BPBD Gianyar, yang sampai saat ini belum memiliki kantor tetap.

"Jadi, yang tidak berhubungan dengan publik ya kita diamkan dulu. Kalau Damkar, kan dia butuh lapangan terbuka saja. BPBD juga, kan dia yang keluar ke daerah, bukan masyarakat yang datang ke sana. Kalau ini (yang dibuatkan gedung) masyarakat yang datang. Tiap hari dikunjungi masyarakat. Makanya kita berikan kenyamanan. Bangunannya jadi satu gedung," ujar Mahayastra.

Pantauan Tribun Bali, mall pelayanan publik tersebut dibangun di Jalan Raya Buruan atau sebelah barat Stadio Kapten I Wayan Dipta. Sebelum dibangun gedung mall pelayanan publik, di atas lahan tersebut terdapat beberapa kantor.

Namun aktivitasnya tidak jelas. Dan, pada dua tahun lalu, kantor-kantor di sana terbengkalai. Akhirnya pada Mei 2023, bangunan kantor-kantor di sana yang sempat ditutupi tanaman liar, dibongkar, diratakan dengan tanah untuk dibangun mall pelayanan publik. (*)