Antisipasi Siswa Buka Link Film Dewasa Lewat Handphone, UPTD PPA Jembrana Lakukan Sosialisasi

NEGARA,TRIBUN-BALI.COM - Kasus terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Jembrana tergolong tinggi.

Hingga bulan Agustus 2023 lalu, sedikitnya kasus PPA di gumi makepung tercatat 23 kasus.

Sementara di tahun 2022 lalu selama setahun tercatat 30 kasus.

Untuk mengantisipasi kasus semakin bertambah, UPTD PPA Jembrana gencar lakukan sosialisasi terutama di sekolah.

Sebab, salah satu penyumbang kasus kekerasan seksual terjadi lantaran sebagian besar pelaku kekerasan seksual itu sering menonton film-film dewasa.

Menurut data yang berhasil diperoleh, 23 kasus PPA tersebut mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, hingga kekerasan seksual.

Dengan jumlah kasus ini, kategori kasus PPA di Jembrana dengan kategori mengkhawatirkan. 

"Yang terakhir kasus pencabulan di Kecamatan Negara. Saat ini masih berproses di Polres Jembrana. Namun secara total dari Januari-Agustus 2023 sudah ada 23 kasus terkait PPA," kata Kepala UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Jembrana, Ida Ayu Sri Utami Dewi saat dikonfirmasi, Senin 18 September 2023.

Dia melanjutkan, dengan tingginya kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Jembrana, pihaknya gencar melakukan sosialisasi sebagai upaya agar kasus tak meningkat lagi.

Sosialisasi pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual di sekolah menjadi sangat penting saat ini.

Sebab, belakangan ini, kasus PPA khususnya kekerasan sesksual di Jembrana kategorinya sudah mengkhawatirkan.

"Kemungkinan kasus yang tinggi saat ini karena sebagian besar korban sudah berani melapor dan karena pelaku yang tak bisa mengontrol diri," jelasnya.

Baca juga: Jadi Pemicu Inflasi, Pusat Salurkan Beras Bantuan Pangan

Dia mengungkapkan, beberapa faktor menjadi penyebabnya. Salah satu yang terlihat adalah faktor penggunaan handphone dilengkapi internet.

Terkadang, penyebaran informasi melalui hp canggih saat ini membuat anak-anak tidak bisa mengontrol link-link yang masuk ke ponselnya hingga menimbulkan rasa penasaran.

Mirisnya link yang dimaksud adalah film dewasa.

Darisana, mereka kemudian menonton dan selanjutnya mereka ingin mencoba.

Sementara, belakangan ini orang tua tahunya anak-anak belajar dengan menggunkan handphone.

Orang tua banyak yang mengira anaknya belajar.

Pihaknya juga berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas terkait yakni Diskominfo untuk melakukan pencegahan.

Setidaknya  dengan cara ini pihaknya bisa meminimalisir hal yang tak diinginkan terjadi.

"Pada saat sosialisasi di sekolah-sekolaj juga kami selalu tekankan pada anak-anak terutama yang laki-laku untuk tidak sembarangan dan stop membuka link selain untuk belajar, apalagi link untuk film dewasa. Pengawasan dari pihak sekolah juga agar diperketat lagi," tegasnya.

Selain pihaknya, kata dia, lingkungan atau masyarakat juga harus berperan terutama dalam hal pengawasan.

Jika melihat ada hal yang tidak benar, agar ditegur dan diberi efek jera.

Kemudian dari pihak sekolah juga sudah menyiapkan konselor sebagai pendamping dan pembinaan kepada guru maupun para korban.

Tugasnya memberikan support system terhadap mereka yang menjadi korban. 

"Artinya jangan dibiarkan. Mari kita sama-sama untuk mengawasi. Jangan cuek. Terkadang sikap tak acuh itu justru menimbulkan masalah baru," tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Jembrana, Delfi Trimariono menyebutkan, sejak Januari-September sudah menangani 10 perkara terkait Perempuan dan Anak.

Jumlah tersebut mulai dari kasus perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual hingga pencurian dengan percobaan pemerkosaan.

"Sementara hingga saat ini sudah ada 10 perkara yang kita tangani. Dan kami harap tidak bertambah lagi kedepannya," harapnya. 

Edukasi dan Sosialisasi Hingga ke Banjar 

Kepala UPTD PPA Jembrana, Ida Ayu Sri Utami Dewi mengakuo, sementara ini sosialisasi dan edukasi baru bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Namun, ia berencana akan memberikam sosialisasi hingga ke tingkat Banjar yang sasarannya adalah orang tua dan perempuan di wilayah tersebut. 

"Untuk tahun ini baru sekolah saja. Tapi kedepan untuk perempuan kita rencanakan sosialisasi lewat posyandu. Ini kami rasa lebih efeektif dan efisien," tegasnya. (*)