Berita Bali

Gas 3 Kg di Bali Tak Tepat Sasaran, Sering Digunakan Hotel, Usaha Laundry hingga Restoran

Stok tabung gas LPG 3 kilogram di Bali menipis disinyalir karena penggunaannya yang tak tepat sasaran.

Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Ida Bagus Setiawan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Stok tabung gas LPG 3 kilogram di Bali menipis disinyalir karena penggunaannya yang tak tepat sasaran.

Kendati pembelian gas LPG 3 kg saat ini sudah menggunakan KTP, nyatanya di lapangan masih banyak usaha komersil besar yang menggunakan LPG 3 kg.

Ketika ditemui, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Ida Bagus Setiawan mengatakan subsidi barang apapun pasti akan terjadi celah. 

Baca juga: Maling di Buleleng Lagi Setelah Dipecat Bos! Rohman Lompati Pagar lalu Gasak Gas LPG


“Jadi gini, kita kan sudah sangat terbiasa dengan barang subsidi ya. Kebijakan pusat kan seperti itu.  Kalau subsidinya ke barang, apapun ini pasti akan terjadi celah-celah."

"Dan ini terjadi dimanapun, tidak hanya di Bali. Nah tetapi faktanya di Bali itu, kuota itu dihitung kan berdasarkan KTP Bali. KTP yang ada di Bali ya, yang domisili di Bali. Tetapi yang memanfaatkan kan tidak hanya KTP Bali, termasuk yang di luar,” jelas, Setiawan, Kamis 28 September 2023. 

Baca juga: PJ Gubernur Bali Harap Kalangan Menengah ke Atas Tidak Ikut Pakai Gas LPG 3 Kg! Simak Beritanya

Menurutnya hal tersebut tidak adil karena semua pihak bisa menggunakan Gas LPG 3 kg sementara kuotanya dibatasi.

Selain itu juga penggunaan Gas LPG 3 kg tak tepat sasaran ke UMKM.

Setiawan mengatakan ia dan seluruh komponen yang terkait dalam hal melakukan penjagaan stok meminta pusat agar juga melakukan pengamanan stok gas di sana.  

Baca juga: Disperindag Tabanan Pantau Ketersediaan LPG Subsidi 3 Kilogram Jelang Hari Raya Galungan


“Karena kita tahu kuota pasti akan kurang. Supaya tidak terjadi kelangkaan seperti yang kemarin. Tetapi ke depan, di 2024 kan sudah mulai ada pendataan per-NIK.  Ini pertama sudah punya sistem itu, jadi kami di pemerintahan daerah tinggal supporting dan edukasi masyarakat,” imbuhnya. 


Gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi dan diperlukan untuk masyarakat yang dapat, masyarakat miskin atau yang sudah terdata oleh database masyarakat.

Baca juga: Viral Gas LPG 3 Kg Langka, 200 Tabung Ludes Hanya 1 Jam di Banjar Cemara Agung, Denpasar Barat

Setidaknya sekarang ini bagaiman caranya untuk mengedukasi ke masyarakat, yang bukan hanya menyerahkan fotocopy KTP atau fotocopy KK saja, namun cukup nomornya saja agar dapat dilakukan pengecekan di pangkalan. 


“Prosesnya di pangkalan ya, tidak ada yang di pengecer. Jadi resmi sampai dengan di pangkalan. Berarti alasan 2023 kuotanya yang diajukan sedikit dari tahun 2022 karena itu berdasarkan pengajuan kuota itu kita berdasarkan kebutuhan, tetapi didapatkan kuota itu kemenangan pusat. Karena kan berlaku di 38 provinsi, tidak hanya Bali saja,” imbuhnya. 

Baca juga: Tambah 1,5 Juta Tabung LPG 3 Kg, Persiapan Pertamina Jatimbalinus Jelang Idul Adha

Sementara untuk proyeksi kebutuhan gas LPG 3 kg tahun depan, belum bisa diprediksi karena masih fokus pada angka jangka pendek terlebih dahulu.

Kalau perhitungan dari Pertamina akan kurang, pihaknya akan coba ajukan ketersediaan dari pusat untuk mengamankan stok terlebih dulu.  

Kemudian di tahun 2024 akan dicoba dari data yang ada, kondisi yang ada seperti apa. Dan proses ini kan dilakukan evaluasi berbasis sistem digital.  


Bulan Oktober 2023 mendatang ini pihaknya akan mulai mengajukan berapa kebutuan Gas LPG 3 kg di Bali.

Sementara total gas LPG 3 kg yang disetujui berada di Bali pada Tahun 2023 melalui SK Dirjen Migas, kurang lebih 203 ribu metric ton atau setara sekitar 72 juta tabung. 


“Yang disetujui, padahal kalau mengajukan kemarin, yang tahun lalu tentunya lebih banyak dari itu. Kembali lagi kebijakan pusat, kita harus sebutin juga,” ucapnya. 


Beberapa usaha besar yang tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG 3 kg yakni seperti hotel, restoran, tukang las, laundry.

Informasi ini akan disampaikan ke publik. Sebetulnya informasi ini memang sudah diinfokan ke publik namun sifatnya hanya sekadar imbauan, dan tidak berefek.  


“Artinya di fakta di lapangan, kami turunkan tim, ternyata penggunaan sangat besar juga ada di sisi laundry."

"Laundry itu bukan men-support untuk masyarakat miskin, tetapi dia nge-laundry untuk men-support villa.  Artinya kan tidak tepat jadinya."

" Nah, ini yang ada di lapangan yang perlu kita rapikan. Bahwa harusnya kalau melihat dari data awal,  nggak terkurangnya untuk masyarakat miskin ya,  tetapi faktanya yang menggunakan kan banyak,” tutupnya. (*) 

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved