Kemiskinan Ekstrem di Denpasar Capai 2,9 Persen, Arya Target di Bawah 1 Persen pada Akhir Tahun

TRIBUN-BALI.COM - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar masih kecil. Angka kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar mencapai 2,9 persen dari total jumlah penduduk.

"Ini angkanya kecil, tapi kami targetkan lebih kecil lagi hingga akhir tahun 2023 ini," kata Arya Wibawa, Rabu (4/10).

Arya Wibawa mengatakan, sesuai data Kementerian Sosial (Kemensos), angka kemiskinan di Kota Denpasar mencapai 3.000 orang yang tersebar di empat kecamatan. Ia menargetkan, akhir tahun nanti angka kemiskinan di Kota Denpasar di bawah 1 persen.

Pihaknya pun akan melakukan beberapa upaya untuk menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem. Pertama, pemberian sembako selama 3 bulan. Selanjutnya menugaskan desa dan kelurahan untuk melaporkan terkait kebutuhan bedah rumah dari warganya.

"Kalau ada melihat situasi rumah yang perlu kita bedah, akan kita bedah. Saat ini kita sudah ada sekitar 7 kepala keluarga (KK) yang rumahnya akan dibedah akhir tahun ini," katanya.

Selain itu, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemkot Denpasar telah mendata potensi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan atau bakat yang dimiliki untuk dikembangkan. "Misalnya ada yang ahli menjahit atau suka masak, kita akan beri pelatihan selama 3 bulan," katanya.

Baca juga: Bali Akan Galakkan Tanam Bawang Putih, Menyusul Rakernas IV PDIP Soal Kedaulatan Pangan

Baca juga: Tidak Hanya Ayuterra Resort Ubud di Bali yang Gunakan Satu Tali Sling Lift, Simak Penjelasan PHRI

Harapannya, pelatihan tersebut dapat mengembangkan kemampuan warga yang bersangkutan sehingga menjadi modal untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian Arya Wibawa mengaku optimistis kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar akan berkurang pada akhir tahun ini.

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen mencapai 193 ribu atau turun 11,5 ribu dengan persentase mencapai 0,28 persen terhadap September 2022. BPS Bali mencatat dari 193 ribu penduduk miskin itu di dalamnya terdapat 0,54 persen penduduk Bali yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Ada pun standar kemiskinan ekstrem menggunakan pengukuran paritas daya beli (PPP) Bank Dunia yang memperbarui garis kemiskinan secara global pada September 2022. Garis kemiskinan ekstrem baru 2,15 dolar AS untuk PPP per orang per hari, yang menggantikan garis kemiskinan sebelumnya 1,90 dolar AS.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta bank daerah turut membantu menangani kemiskinan ekstrem yang jadi fokusnya saat ini. Hal ini disampaikan Sang Made ketika disambangi oleh Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma dan dipaparkan mengenai kegiatan-kegiatan bank daerah tersebut selama ini.

“Program BPD Bali selama ini sudah nyambung dengan pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah atensi pada kemiskinan ekstrem yang ditargetkan bisa tuntas pada 2024. Tak hanya yang masuk kategori ekstrem, saya ingin kemiskinan secara keseluruhan bisa segera dituntaskan. Caranya dengan gerakan ngrombo (gotong-royong),” kata dia, di Denpasar, Senin (25/9) lalu.

Dengan meminta bank daerah itu turut dalam gerakan ngrombo atau bergotong royong, Pj Gubernur Bali meyakini kemiskinan ekstrem yang saat ini di angka 0,54 persen dapat dituntaskan pada 2024.

Ia juga meminta BPD Bali membantu permodalan generasi milenial yang ingin terjun dalam dunia kewirausahaan, dan hal ini ternyata sudah dilakukan bank tersebut dalam program Mesari yang khusus membantu permodalan kalangan milenial yang ingin menekuni usaha.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menjawab permintaan orang nomor satu di Pemprov Bali itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan gerakan ngrombo. Menurut dia, itu memang salah satu tanggung jawab mereka.

“Sebagai lembaga keuangan yang sahamnya bersumber dari pemerintah daerah, BPD Bali punya tanggung jawab untuk turut berperan aktif dalam pembangunan,” kata dia.

Sejauh ini, mereka banyak mengalokasikan dana CSR untuk penguatan desa adat, ditambah program-program lain, seperti bedah rumah, penguatan UMKM dan penyaluran KUR. “Kami baru ‘ngrombo’ pembangunan 284 bedah rumah di Buleleng. Satu bedah rumah menghabiskan dana Rp 20 juta dan BPD Bali membantu 30 persen,” kata Sudharma.

Sudharma mengatakan, upaya bedah rumah itu diharapkan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk meminimalisasi angka kemiskinan ekstrem di Bali. Selain itu, bank tersebut dalam penguatan usaha kecil dan menengah turut berkolaborasi dengan Dekranasda, hingga akhirnya telah membina 48 UMKM di Pulau Dewata.

Kepada Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, ia menjelaskan komposisi pemegang saham di bank BUMD itu yakni saham terbesar Rp 850 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan disusul Pemprov Bali Rp 719 miliar. “Pemprov Bali tetap masuk sebagai pengendali saham karena penyertaan modal sebesar minimal 25 persen telah terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data BPD Bali selama semester 1-2023, mencetak kinerja positif dengan aset mencapai Rp 32,4 triliun atau naik 8,35 persen dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp 29,9 triliun.

Tingginya pertumbuhan aset didorong penyaluran kredit mencapai Rp 20,5 triliun atau naik 2,64 persen jika dibandingkan periode sama 2022 mencapai Rp 19,9 triliun. Sedangkan laba tumbuh 23,75 persen menjadi Rp 442,3 miliar.

Berdasarkan data Laporan Berkelanjutan BPD Bali, pada 2022 total nilai tanggung jawab sosial (CSR) yang telah direalisasikan mencapai Rp 13,6 miliar atau naik dibandingkan 2021 mencapai 12,1 miliar.

Ada delapan program dalam CSR itu yakni pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, sosial lainnya, bantuan sarana dan prasarana pelestarian alam dan lingkungan dan kebersihan, bantuan sarana dan prasarana lain hingga kemitraan. Untuk menjamin program itu tepat sasaran, pihaknya menggandeng tokoh masyarakat untuk identifikasi isu di masyarakat yang membutuhkan bantuan. (sup/ant)