Sidang Tiga Pejabat, Prof Wiksuana Akui Ada Kelalaian Pungutan SPI Unud

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Rektor (WR II) Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana (Unud) yang juga dosen, Prof Dr I Gusti Bagus Wiksuana mengakui ada kelalaian pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Hal itu dilontarkan Prof Wiksuana di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Jumat (27/10/2023).

Prof Wiksuana dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi perkara dugaan korupsi dana SPI mahasiswa baru (maba) seleksi jalur mandiri Unud tahun 2018-2022.

Baca juga: Sidang Dakwaan Rektor Unud, Endapkan Dana SPI, Unud Peroleh Belasan Mobil

Keterangannya diperiksa di persidangan untuk tiga pejabat Unud yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yakni Dr Nyoman Putra Sastra (berkas terpisah), I Ketut Budiartawan dan I Made Yusnantara.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Putu Ayu Sudariasih, Prof Wiksuana menjelaskan, mengetahui adanya pungutan dana SPI jalur mandiri bagi maba.

Pihaknya pun menyatakan sebagai penanggung jawab melakukan penentuan dan penyusunan besaran tarif SPI tahun 2018.

Baca juga: Prof Antara Keberatan Didakwa Kasus Dugaan Korupsi SPI Unud

"Awalnya saya ditugaskan oleh rektor membentuk tim pelaksanaan penetapan tarif SPI. Saya juga bertanggung jawab atas tim pengkaji yang menghasilkan naskah akademis."

'Hasilnya kami temukan banyak sekali kebutuhan sarana dan prasarana. Seperti fakultas tidak mempunyai ruang kuliah, gedung yang tidak layak. Kami berkesimpulan SPI dilakukan," katanya menjawab pertanyaan tim JPU.

Baca juga: Hotman Paris Dampingi Prof Antara di Sidang Kasus Dugaan Korupsi SPI Unud sebagai Tim Kuasa Hukum

Namun sebelum tarif SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) rektor, tim yang diisi oleh Pembantu Dekan (PD) ditugaskan oleh Prof Wiksuana berkoordinasi dengan masing-masing fakultasnya.

"Dari sana dihasilkan tarif SPI alternatif," ungkapnya.

Tim juga, kata Prof Wiksuana melakukan studi banding ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang juga ada SPI-nya, yakni Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Andalas Padang.

Baca juga: Pungutan SPI Unud Tak Berdasar, Sidang Dugaan Korupsi, Tiga Pejabat Dikenakan Dakwaan Alternatif

Ditanya oleh JPU mengenai parameter kewajaran penetapan tarif SPI, Prof Wiksuana mengatakan, telah melakukan survei.

"Secara nonformal kami melakukan survei ke mahasiswa Unud yang sudah lulus untuk mengisi UKT. Di antaranya mengisi data berapa penghasilan orangtua. Dari sana kami mengestimasi angkanya," jelasnya.

Baca juga: Mantan Rektor Unud, Prof Raka Sudewi Terseret Kasus Dugaan Korupsi SPI

Dari beberapa faktor itu lah, kemudian tim melakukan penetapan dan mengusulkan ke rektor Unud.

"Lalu kami berkoordinasi mengenai tarif. Dari sana kami usulkan ke rektor untuk ditetapkan menjadi SK. Rektor saat itu Prof Raka Sudewi," jawab Prof Wiksuana.