Digelar 3 Hari, 1.732 Orang Mengajukan Lamaran pada Job Fair ke-17 Kota Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selama tiga hari pelaksanaan Job Fair di Denpasar, tercatat ada sebanyak 1.732 orang mengajukan lamaran.

Pelamar ini mengajukan lamaran ke 38 perusahaan yang terlibat  job fair ke-17.

Di mana pelaksanaan job fair ini dilaksanakan pada 12-14 Desember 2023 di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Kota Denpasar. 

Baca juga: Dinkes Denpasar Bantah Gede Anom, Soal 1 Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan, para pencari kerja sangat antusias ikut job fair ini.

Dalam tiga hari tersebut tingkat kunjungan mencapai 1.485 orang di masing-masing stand. 

Selain itu untuk lamaran yang diajukan sebanyak 1.732 lamaran di 38 perusahaan. 

Baca juga: Kasus Kembali Melonjak, Warga Denpasar: Ekonomi Terpuruk Lebih Membahayakan dari Covid-19

Kendati ada 2.063 lowongan, namun lamaran yang masuk belum melampaui target tersebut. 

Menurut Jimmy, jumlah lamaran tersebut melampaui jumlah pengunjung karena satu orang melamar lebih dari satu perusahaan.

"Sesuai dengan kegiatan tiga hari, perkiraan ada 1.485 kunjungan dengan total lamaran masuk 1.732 lamaran. Karena satu orang ada yang melamar lebih dari satu perusahaan," katanya, Jumat 15 Desember 2023. 

Ia mengatakan, jumlah tersebut sudah mendekati target kendati targetnya memenuhi kuota lowongan yang disediakan. 

Untuk pelamar yang sudah memasukan lamaran kerja di masing-masing perusahaan tersebut nantinya akan langsung diproses oleh perusahaan bersangkutan. 

"Kalau target, fluktuatif dan ini sudah mendekati target kita. Selanjutnya prosesnya antara pelamar dan perusahaan," ujarnya. 

Menurut Jimmy job fair ini kembali digelar untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Denpasar yang selama ini sulit mencari kerja. 

Di samping itu, pelaksanaan job fair ini juga sebagai komitmen Pemkot Denpasar untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Denpasar. 

Ia mengungkapkan penanganan pengangguran tidak hanya bisa dilakukan satu perangkat daerah saja.