Dewan Gianyar Meradang Hibah Bansos Tak Cair, Gus Gaga Soroti OPD, Sekda Klaim Tak Tebang Pilih

Anggota Fraksi Golkar, I Made Togog, mengatakan pihaknya telah kehilangan kesabaran dan merasakan ada ketidakberesan.

Ia merasa kasihan pada masyarakat pemohon yang berkali-kali bolak-balik dimintai melengkapi persyaratan administrasi proposal. Namun pulang dengan tangan hampa.

Togog menilai ada ketidakadilan, karena banyak hibah bansos yang difasilitasi anggota dewan lain sudah cair.

"Ada yang sama sekali belum cair. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan yang patut diduga, yakni semua kondisi ini adalah sudah sepengetahuan saudara Pj Bupati, atau Pj Bupati sejatinya benar-benar telah memerintahkan untuk dikerjakan oleh para pejabat terkait, namun perintah itu diabaikan," tandasnya.

Para anggota dewan ini berharap Pj Bupati terbuka terhadap masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi. Dan berharap hentikan tindakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat pemohon hibah bansos.

Karena, menurutnya, hibah-bansos yang difasilitasi dewan merupakan representasi dan bagian dari pokok-pokok pikiran yang dirumuskan oleh masing-masing anggota dewan. Hal itu didapatkan melalui kegiatan reses dan kegiatan lain.

"Sejatinya fasilitasi hibah bansos merupakan bagian dari hak dan kewajiban konstitusional dewan. Hal ini harus dipahami oleh para pejabat eksekutif," tandasnya.

Mereka berharap agar hibah bansos tidak didasari afiliasi politik untuk menguntungkan pihak tertentu. Sebab saat ini sedang dalam tahun politik. Netralitas Pj Bupati dan jajaran patut dipertanyakan jika ada indikasi seperti itu.

“Atas nama masyarakat pemohon, kami tetap minta kepastian saudara Pj Bupati untuk pencairan hingga akhir bulan Desember ini," ujar Togog.

Dikonfirmasi terpisah, Senin (25/12), Sekda Gianyar, I Dewa Alit Mudiarta, mengatakan pihaknya tak tebang pilih dalam pencairan hibah bansos, terlebih lagi bermuatan politik.

Sebab, di dalam lampiran 3 kesepakatan ekskutif dan legislatif tidak ada istilah hibah bandos fraksi A atau fraksi B.

Sementara dalam proses pencairannya, kata Alit Mudiarta, hal tersebut ada skala prioritas. Dalam skala priotitas ini, hibah bandos masuk dalam prioritas terakhir. Yang utama adalah anggaran yang bersifat wajib, sertifikasi guru, insentif sulinggih, bagi hasil, gaji, dan lainnya.

Terkait pencairan hibah bansos ini juga berpatokan pada kemampuan Pandapatan Asli Daerah (PAD).

"Target PAD kita Rp 1,7 triliun, namun realisasinya Rp1,4 triliun, sehingga tak semua belanja bisa cair termasuk hibah bansos. Hibah bansos ini tidak ada istilah milik anggota DPRD A atau B, semua hibah bansos tersebut milik masyarakat," ujar Alit Mudiarta.

Dalam hal ini, kata dia, anggota DPRD Gianyar ada yang memfasilitasi permohonan masyarakat. Tapi dia tidak mengetahui secara pasti, siapa-siapa yang memfasilitasi tersebut. Terkait pihaknya disebut tak mencairkan hibah bansos yang difasilitasi anggota DPRD tertentu, Alit menegaskan hal tersebut tak benar.

"Data yang saya dapat dari OPD pengampu hibah, 63 persen sudah cair, dari Rp228 M sekitar Rp83 M yang belum cair. Mungkin yang belum cair administrasinya ada yang kurang. "

"Jika memang ada seperti itu, harus diusulkan pada APBD Induk 2025, karena untuk APBD 2024 sudah ketok palu," tegasnya. (*)