Soal Lonjakan Harga Beras, Dewan Gianyar Nilai Kegagalan Pemerintah Pusat

TRIBUN-BALI.COM, GIIANYAR - Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar, I Putu Gede Pebriantara prihatin terhadap harga beras yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2023 hingga awal 2024 ini.

Sebab kondisi tersebut dapat melemahkan daya beli masyarakat.

Hal itu karena kenaikan harga beras ini berimbas pada harga komoditas lainnya, sementara penghasilan mereka tetap atau tidak bertambah.

Baca juga: Beras Medium dan Premium Naik Rp1.000/Kilo, Tiga Komoditas Bahan Pokok di Jembrana Naik Sejak Kamis

Bahkan jauh dari itu, politikus PDIP asal Sukawati tersebut melihat, lonjakan harga komoditas ini telah berpengaruh atas melemahkan mata uang rupiah.

Di mana per 29 Januari 2024 pukul 12.02 Wita, 1 USD setara dengan Rp15.832,15 atau mendekati Rp16 ribu.

"Kenaikan harga ini berimbas pada nilai rupiah. Sepanjang sejarah nilai rupiah tidak pernah sampai Rp16 ribu per USD."

Baca juga: Sekda Gianyar Prediksi Kenaikan Harga Beras Tak Bertahan Lama

"Jadi, saya melihat ada kesalahan kebijakan (pemerintah pusat) terkait persoalan ini," ujar Pebri, Senin 29 Januari 2024.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat segera mengambil kebijakan dalam menekan harga beras yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah melakukan intervensi pasar. 

Baca juga: Harga Beras Premium di Bangli Naik Sejak Sepekan Terakhir, Penjual: Pembeli sampai Terkaget-kaget

"Harus ada intervensi pasar yang dilakukan pemerintah pusat. Apalagi dekat-dekat Pemilu seperti ini. Dengan kenaikan harga ini, saya melihat ini sebuah kegagalan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan harga beras tinggi tajam seperti sekarang," ujar Pebri.

"Pada saat pandemi covid-19 lalu, harga beras di sekitaran Rp10 ribu per kilogram, dan sekadang terus naik hingga kisaran harga Rp15-16 ribu. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah pusat," tandasnya.

Baca juga: Harga Beras Terus Naik Tak Terkontrol Di Gianyar, Pedagang dan Pembeli Pusing

Pebri kembali menegaskan bahwa persoalan melonjaknya harga beras ini murni kegagalan pemerintah pusat.

Sebab, pemerintah daerah  dalam hal ini hanya bisa melakukan pengawasan pada pasar, supaya tidak ada permainan di tengkulak.

Baca juga: Defisit Sekitar 2,8 Juta Ton, Persediaan Beras Nasional Akibat Dampak El Nino

"Kami berharap agar pemerintah pusat segera mengambil sikap. Karena apa, karena ini bukan barang baru lagi, kenaikan ini sudah sejak satu tahun sudah menjadi kekhawatiran masyarakat."

"Karena harga beras begitu tinggi, otomatis mempengaruhi daya beli atau kesejahteraan masyarakat,"

"Sebab pendapatan mereka tetap seperti dulu, namun harga kebutuhan pokok masyarakat begitu melambung," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Harga Beras