LPG Langka di Denpasar
Jaya Negara Sebut Kuota Elpiji 3 Kg untuk Kota Denpasar Dikurangi 10 Persen dari Pusat
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyebut, kuota gas elpiji 3 kg di Bali diturunkan atau dikurangi 23 persen.
Penulis: Putu Supartika | Editor: I Putu Juniadhy Eka Putra
lihat foto
Dimana, situasi ini mempengaruhi pasokan energi penting ini di wilayah kabupaten/Kota di Bali.
Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut terhadap masyarakat setempat.
Hal ini mengingat elpiji 3 kg menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama yang menengah kebawah.
Langkah Preventif
Dalam pertemuan itu, Walikota Jaya Negara bersama Bupati Tabanan dan Bupati Bangli berdiskusi bersama Dirjen Migas untuk mencari solusi guna memastikan pasokan elpiji kembali normal dan aman bagi konsumen.
Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
"Kami memprioritaskan kebutuhan masyarakat Denpasar. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait guna menangani masalah ini dengan cepat dan efektif," kata Jaya Negara
Dirjen Migas, Tutuka Ariadji menanggapi serius kekhawatiran yang disampaikan oleh Walikota Denpasar beserta Bupati lainnya.
Pihaknya mengaku siap untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kelangkaan pasokan elpiji 3 Kg di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.
"Terkait kelangkaan pasokan LPG 3 Kg, penurunan pasokan pada Tahun 2024 memang terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, kami akan melakukan evaluasi terkait masalah ini untuk memastikan kelancaran pasokan LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten/Kota yang terdampak di Bali dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Buleleng Minta Kiriman Gas Elpiji 3 Kilogram Lebih Awal Untuk Persiapan Hari Raya
Lebih lanjut pihaknya berjanji akan segera turun ke lapangan guna memastikan agar masalah ini bisa ditangani sebaik mungkin.
Hal ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik dan aman.
"Semoga kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk kepentingan bersama," harapnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.