Business Matching di Bali, Kemenperin Targetkan Rp 1.200 Triliun Belanja Produk Dalam Negeri

Artinya, setiap instansi yang menggunakan produk dalam negeri akan membawa benefit ke negara sehingga turut mendorong kesejahteraan masyarakat.

Eko menegaskan, pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. 

“Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, target identifikasi Rp 1.200 Triliun Rupiah anggaran dari pemilik angaran yang potensial, kita lihat berapa besar apakah seluruhnya menggunakan produk dalam negeri atau tidak," ujarnya.

Sekjen Kemenperin juga mengajak untuk mengunjungi booth pameran produk dalam negeri yang berlokasi di The Meru Sanur Bali. Diantara 156 booth produk dalam negeri yang dipamerkan, terdapat satu area khusus untuk memamerkan produk-produk bersertifikat TKDN yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Kemenperin menghadirkan showcase IKN dari tahap konstruksi bahan yang bisa disediakan, semen, keramik bisa disediakan produsen dalam negeri.

“Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap pembangunan Ibu Kota Negara. Setelah ini, tidak ada alasan lagi bahwa produk dalam negeri tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional,” kata Sekjen Kemenperin. 

"Beberapa hal yang kami pelajari sebelumnya para pemilik anggaran bukan mereka beli secara langsung, seperti jasa konstruksi ada pihak ketiga, jadi ini diharapkan momitoring yang betul-betul menggunakan produk dalam negeri, itulah pentingnya mempercepat proses masuk e katalog," jabarnya.

Pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, Kemenperin menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain untuk meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, kegiatan business matching juga dapat memacu pelaku industri dalam negeri termasuk UMKM, IKM, dan Artisan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. 

“Pemerintah terus mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari IKM dan UMKM sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Hal ini guna mendukung Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri,” tandasnya.

Namun demikian, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, kuncinya adalah kedisiplinan dalam implementasi merealisasikan anggaran. 

“Kami berharap, dengan pelaksanaan business matching ini, akan bisa menyosialisasikan aturan penggunaan produk dalam negeri serta mempromosikan kemampuan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Eko.

"Pengecekan dan kapasitas ini penting sekali, permasalahan klasik pembeli membutuhkan dalam waktu segera, jadi agar mulai dari perencanaan diketahui berapa besar barang tersedia, lama produksi agar bisa antisipasi menyesuaikan kebutuhan, hal ini terus diperbaiki," jabarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ir Suharti menambahkan, pihaknya menargetkan 90 persen menggunakan produk dalam negeri di sektor pendidikan. 

"Kami targetkan 90 persen menggunakan produk dalam negeri sektor pendidikan kerjasama dengan Pemda alokasi anggaran pusat ke Pemda bantuan operasional sekolah untuk menggunakan produk dalam negeri," bebernya.

(*)