Kasus Bendesa Adat Berawa Dikebut, Usai Tahap II, JPU Limpahkan Berkas Perkara ke PN Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Penanganan perkara dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana, tampak dikebut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Usai tahap II, di hari yang sama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (17/5/2024).

Ketut Riana yang menjadi tersangka dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) Rp 10 miliar terhadap pengusaha di Berawa menjalani tahap II di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, kemarin.

Baca juga: Pasek Suardika Sebut Penanganan OTT Bendesa Berawa Secepat Kilat, Beda Dengan OTT di Imigrasi Bali

Pelimpahan terhadap tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Setelah berkas perkara atas nama tersangka KR dinyatakan lengkap P-21 oleh penuntut umum (JPU), maka pada hari ini (kemarin, red) penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Tahap II dilakukan di Lapas Kerobokan," terang Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra, kepada Tribun Bali, kemarin.

Dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, Ketut Riana didampingi oleh tim penasihat hukumnya.

Usai dilimpahkan, penanganan perkara ini menjadi tanggung jawab JPU.

"Setelah menerima tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum menahan tersangka selama 20 hari di Rutan Lapas Kerobokan," sambung Eka Sabana.

Baca juga: Babak Baru Kasus OTT Bendesa Adat Berawa, Sejumlah Kepala Dinas Badung Akan Diperiksa Kejati Bali

Usai menerima penyerahan tersangka serta barang bukti (tahap II), tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung melimpahkan berkas tersangka I Ketut Riana ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat kemarin.

Dengan telah dilimpahkannya berkas perkara, Ketut Riana akan segera menjalani persidangan.

"Ya benar, hari ini juga JPU telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa I Ketut Riana ke Pengadilan Negeri Denpasar," terang Eka Sabana.

Setelah pelimpahan berkas perkara, nantinya JPU akan menunggu penetapan jadwal sidang.

Ketut Riana akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

"Nanti pihak pengadilan akan menetapkan majelis hakim dan jadwal sidang. Sidangnya akan digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketut Riana terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim Pidsus Kejati Bali di Casa Bunga, Renon, Denpasar, Kamis, 2 Mei 2024.

Ketut Riana terjaring OTT kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar.

Riana diduga memeras pengusaha AN (saksi korban) sebesar Rp 10 miliar terkait transaksi jual beli tanah di Desa Berawa.

Dari permintaan itu, Ketut Riana telah menerima Rp 150 juta.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik Kejati Bali telah memeriksa 24 saksi.

Para saksi yang diperiksa dari pihak desa adat, pejabat pada dinas di Kabupaten Badung, pejabat di dinas Provinsi Bali dan pihak investor.

Baca juga: KASUS OTT, Bendesa Adat Berawa Melawan, Praperadilkan Kejati Bali, Pasca Ditetapkan Tersangka!

Beda OTT Imigrasi

Terpisah, I Gede Pasek Suardika selaku anggota penasihat hukum Ketut Riana menilai, penanganan perkara kliennya oleh Kejati Bali secepat kilat.

Berbeda penanganan dari kasus OTT Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Hariyo Seto atau HS.

Kejati Bali menetapkan Hariyo Seto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan fasilitas atau pungli fast track di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung.

Hampir 7 bulan, penanganan kasusnya belum tuntas.

Bahkan Kejati Bali mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka.

"Secepat kilat setelah kami daftarkan praperadilan, langsung P21. Padahal saksi meringankan baru kemarin ditanyakan dan belum kami ajukan," terang Pasek Suardika saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.

"Memang beda nasib OTT Bendesa Adat dengan OTT pejabat imigrasi. Sama-sama barang bukti Rp 100 juta tetapi penanganannya beda. Yang satu sudah hampir 7 bulan menuju menguap sementara kasus bendesa adat belum ada tiga minggu sudah dilimpahkan ke pengadilan," ucapnya heran.

Namun apapun itu, kata Pasek Suardika, nanti publik yang akan menilai pola penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Bali terhadap penanganan kasus OTT ini.

"OTT yang satunya jangan-jangan menjadi OTB (Operasi Tanpa Berproses). Tapi apapun kita hormati saja, walau ini menghambat upaya preradilan yang sedang kami ajukan," katanya.

Pasek berharap, majelis hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara kliennya bisa memberikan rasa keadilan.

"Kami berharap majelis hakim nanti bisa cermat dan detail mencermati kasus ini sehingga keadilan dan kebenaran bisa terungkap sesuai prosedur yang benar," ujar pengacara yang juga politikus ini. (tribun bali/can)

>>> Baca berita terkait lainnya<<<