Kasus Pelecehan Seksual Terus Meningkat Tiap Tahunnya, Jembrana Darurat Rumah Aman Bagi Korban TPKS

TRIBUN BALI.COM, JEMBRANA - Kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Jembrana sudah memprihatinkan. Banyak anak di bawah umur menjadi korban.

Tahun ini, satu kasus TPKS sudah muncul dan terungkap.

Sebagai bentuk penanganan, berbagai pihak mendorong Pemkab Jembrana segera menyediakan rumah aman bagi para korban TPKS.

Sampai saat ini, kabupaten dengan juluk Gumi Makepung ini belum memiliki rumah aman.

Baca juga: Belum Ada Rumah Aman Bagi Korban TPKS di Jembrana, Pemkab Tunggu Bantuan Kementerian PPA

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Jembrana (Kejari), selama tahun 2023 ada 16 kasus TPKS.

Rinciannya 12 kasus persetubuhan terhadap anak dan empat kasus pencabulan terhadap anak.

Rata-rata ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.

Sementara pada 2024 ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jembrana telah mencatat satu kasus TPKS dengan korban anak berusia 14 tahun.

Korban diketahui menerima perilaku tersebut oleh tiga pria dewasa dengan rentang usia 20-23 tahun.

Para pelaku sudah ditangkap Satreskrim Polres Jembrana.

Baca juga: 3 Tersangka Kasus TPKS di Jembrana Saling Kenal, Gunakan Modus Jalan-jalan hingga Berikan Pil Koplo

"Yang terpenting adalah dukungan atau pengawasan oleh seluruh elemen masyarakat. Kemudian untuk pemerintah agar lebih mengedepankan upaya preventif untuk meminimalisir munculnya kasus serupa," kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Jembrana, Delfi Trimariono, Minggu (26/5).

Kata dia, kondisi kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korban cukup tinggi bahkan selalu meningkat beberapa tahun sebelumnya.

Ia mengaku sangat miris dan prihatin dengan kondisi tersebut.

Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan penyuluhan, menyediakan pelayanan pengaduan atau pelaporan hingga penyediaan rumah aman.

Layanan pengaduan ini menjadi urgensi karena selama ini korban justru cenderung takut melapor karena pertimbangan berbagai faktor.

Misalnya, korban takut melapor karena masih ada hubungan darah dengan pelaku. Korban takut aib keluarga terbongkar.

Selain itu korban menerima ancaman atau intimidasi.

Ia mengatakan, setiap daerah harus punya rumah aman korban TPKS.

Baca juga: Kenalan di Facebook lalu Diajak ke Hotel, Gadis 14 Tahun Jadi Korban TPKS, Pelaku Diamankan di Bali

"Setiap daerah sebenarnya wajib punya rumah aman dan menyediakan layanan pelaporan atau pengaduan khusus dari masyarakat terkait PPA. Kami harap bisa segera direalisasikan," demikian papar dia.

Kejari Jembrana juga kerap menjadi narasumber atau pemateri untuk memberikan pemahaman terkait hukum seperti terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga UU Pornografi.

Ia ingin masyarakat menjadi paham dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Dalam beberapa kesempatan kami berpartisipasi untuk menyampaikan tentang penerangan hukum kepada masyarakat agar semakin paham," sebutnya. (mpa)

Tunggu Bantuan Kementerian PPA

Kepala UPTD PPA Jembrana, Ida Ayu Sri Utami Dewi mengatakan Kementerian PPA sudah mulai melakukan pendataan terhadap wilayah kabupaten dan kota yang belum memiliki atau masih menyewa tempat untuk rumah aman.

"Kementerian sudah mendata wilayah mana yang belum memiliki rumah aman termasuk sarana prasarana pendukungnya," sebutnya.

Usai pendataan, kata dia, Kementerian PPA bakal mempertimbangkan kondisi wilayah yang patut mendapat bantuan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dia berharap Bali akan mendapatkan anggaran ini.

"Meskipun ini baru rencana. Tapi kami harap dan mudah mudahan bisa segera terealisasi. Semoga Provinsi Bali yang pertama dapat," demikian harapnya. (mpa)