Masyarakat Diminta Cerdas Bermedia Sosial Jelang Pilkada Serentak di Bali

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Masyarakat diminta untuk ikut membantu situasi agar tetap kondusif jelang Pilkada Bali dan Pilkada Buleleng 2024.

Terlebih Buleleng menjadi salah satu barometer suksesnya pesta demokrasi di Bali.

Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan mengatakan, media sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya.

Baca juga: Curhatan Korban Ulah Pati Jembatan Bangkung Terungkap, Ini Penyebab Anak Giri Prasta Ingin Adopsi?

Untuk itu dirinya menekankan agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial. 

"Menyikapi berita yang begitu cepat beredar di media sosial, jangan hanya membaca judul dan kemudian langsung share. Konfirmasi dahulu kebenarannya, ini penting untuk memutus informasi hoax yang dikonsumsi secara berantai oleh masyarakat,” ujarnya. 

Baca juga: Putu Rudi dan Ketut Nurcahya Adu Jotos di Buleleng, Anak Kandung Keduanya Ikut Terlibat

Disinggung terkait langkah-langkah pencegahan, Suwarnawan  mengaku telah melakukan banyak sosialisasi untuk memberikan edukasi menangkal informasi hoax dengan cara saring sebelum sharing. Sosialisasi itu dilakukan tidak semata dalam lingkup Kota Singaraja saja, melainkan juga menyasar hingga ke desa/keluarahan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

Selain itu Suwarmawan juga mengaku secara rutin dan berkelanjutan mempublikasikan informasi-informasi hoax di media sosial melalui fanspage resmi Dinas Kominfosanti Buleleng dengan nama laman Dinas Kominfosanti Buleleng – CSIRT Buleleng. 

Sementara Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Carna mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Kominfosanti Buleleng untuk mencegah konten-konten politik yang menyimpang di sosial media. Pencegahan itu dinilai sangat penting agar tidak terjadi ketersinggungan dimasyarakat akibat mengkonsumsi konten-konten yang belum pasti kebenarannya. 

“Di media sosial memang sering kita jumpai banyak konten-konten politik yang dapat dikatakan melanggar seperti menjelekan pihak lain, isi konten tidak benar yang kemudian menimbulkan komplik di masyarakat. Ini yang harus kami cegah dan tangani bersama Dinas Kominfosanti Buleleng,” terangnya.

Selain itu Carna menyebut pihaknya telah mengedukasi para calon yang ikut dalam Pemilu untuk cerdas berkampanye di media sosial maupun menggunakan alat peraga kampanye (APK) seperti pemasangan baliho. 

Terkait pelaporan pelanggaran kampanye, Carna menegaskan bahwa Bawaslu siap menangani laporan pelanggaran dari masyarakat. Laporan akan mulai dibuka saat masa kampanye. 

“Sekarang kan banyak ditemui baliho-baliho bakal calon Pilkada terpasang di pinggir jalan, padahal KPU belum mengumumkan penetapan pasangan calon. Nah ini ketika ada laporan dari masyarakat bukan menjadi wewenang kami berdasarkan Undang-undang, laporan itu akan lebih tepat ditujukan kepada Satpol PP Buleleng untuk ketertiban umum,” terangnya. (rtu)