Kasus Kakak Beradik di Buleleng Akhiri Hidup di Jembatan Bangkung, Ini 'Tamparan' Bagi Pemerintah

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan melakukan asesmen terhadap kakak sulung korban ulah pati di Jembatan Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung.

Asesmen dilakukan untuk menentukan bantuan apa sekiranya yang tepat diberikan kepada wanita bernama Luh Somotini tersebut.

Kepala Dinas Sosial Buleleng Putu Kariaman, Selasa (28/5) mengatakan, saat berkunjung ke rumah duka, Senin (27/5), pihaknya tidak dapat bertemu dengan Luh Somotini, lantaran diajak oleh keluarganya ke Denpasar.

Baca juga: Kronologi Dua Keluarga di Buleleng Bali Saling Serang, Dipicu Soal Utang Piutang Rp 20 Juta

Padahal saat itu pihaknya ingin melihat secara langsung keadaan wanita yang mengalami disabilitas fisik dan mental tersebut.

Kariaman menyebut, pihaknya ingin memberikan bantuan sosial kepada Luh Somotini.

Namun bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, mengikuti kemampuan yang dimiliki oleh Luh Somotini.

"Kami harus asesmen dulu dia bisanya apa, kalau misalnya berwirausaha, nanti kami bantu. Atau mungkin diputuskan untuk dibawa ke Panti Asuhan. Kami harus bertemu juga dengan keluarganya. Jadi harus ada asesmen lebih mendalam. Kemungkinan Senin depan kami bertemu langsung dengan yang bersangkutan," terangnya.

Seperti diketahui, kebutuhan sehari-hari Somotini sejatinya dipenuhi oleh adik ketiganya, Ketut S (23).

Sementara adik keduanya telah menikah. Namun sayang, Ketut S yang semula menjadi tulang punggung keluarga kini telah tiada.

Ketut S memutuskan mengakhiri hidupnya dengan mengajak adik bungsunya Putu YSD (5), di Jembatan Bangkung, Desa Pelaga.

Pihak keluarga menduga, Ketut S nekat mengakhiri hidupnya karena permasalahan ekonomi.

Kejadian ini menjadi “tamparan” bagi pemerintah, untuk lebih memperhatikan keberadaan anak yatim piatu. Kakak beradik asal Buleleng itu diduga depresi karena kesulitan ekonomi.

Baca juga: KAKAK Sutama, Korban Ulah Pati di Jembatan Bangkung Akan Dibantu Dinsos Buleleng, Simak Beritanya!

Keduanya merupakan yatim piatu miskin, yang bahkan tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Lantas bagaimana kondisi anak yatim piatu dan anak telantar di kabupaten/kota di Bali?

Di Klungkung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata ada 123 anak yatim dan piatu.

Hanya saja bantuan khusus untuk anak yatim dan piatu ini dianggap masih minim.

Sehingga diharapkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa gotong-royong menyalurkan bantuan ke anak berstatus yatim ataupun piatu.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung, I Gusti Agung Putra Mahajaya mengatakan, 123 anak tersebut terdiri dari anak yatim, piatu, atau yatim piatu.

Terkait bantuan ke anak-anak yatim dan piatu di Klungkung, menurutnya masih sebatas bantuan dari Kementerian Sosial Rp 200 ribu per bulan.

"Kalau bahasanya itu biaya pendidikan dari kementerian, besarannya Rp 200 ribu setiap bulan," ungkap Gusti Putra Mahajaya, Selasa (28/5).

Meskipun demikian, tidak semua yatim atau piatu otomatis masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk menerima bantuan PKH (program keluarga harapan). Hal itu tergantung kondisi ekonomi keluarga.

"Bantuan PKH itu berbeda lagi, tergantung kondisi riil ekonomi keluarganya. 123 itu data ada anak yang tidak punya ibu, atau tidak punya bapak atau keduanya (bapak dan ibu)," jelasnya.

Terkait bantuan untuk anak yatim piatu, menurutnya akan lebih baik juga dibantu oleh OPD lainnya. Selain bantuan sosial untuk kebutuhan pokok, bisa juga bantuan berupa pemberdayaan sehingga anak yatim atau piatu bisa mandiri ke depannya.

Di Gianyar, Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali dari Dinas Sosial setempat, Selasa (28/5), ada 131 anak telantar.

Sebanyak tujuh orang balita juga terdata sebagai balita telantar.

Di luar anak telantar, di Kabupaten Gianyar juga terdapat 4.640 anak yang terdata sebagai fakir miskin.

Rinciannya, 1.202 anak di Kecamatan Gianyar, 1.038 anak di Tegalalang, 470 anak di Ubud, 288 anak di Tampaksiring, 449 anak di Payangan, 455 anak di Blahbatuh, dan 738 anak di Sukawati.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Gianyar, Anak Agung Gede Rai mengatakan, anak-anak yang dalam kategori telantar dan fakir miskin, selama ini telah diberikan bantuan rehabilitasi sosial dasar, terdiri dari kebutuhan pokok, seperti makanan, dan program yang bertujuan agak anak bisa hidup layak di kemudian hari.

Bantuan tidak hanya datang dari Pemkab Gianyar, tetapi juga pemerintah pusat.

Kata dia, pihaknya di Gianyar selama ini telah mengantisipasi supaya anak-anak yang masuk dalam kategori telantar hingga fakir miskin, tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Terkait adakah anak Gianyar yang dititipkan di panti asuhan, Agung Rai mengatakan pihaknya tidak mengetahui, karena itu merupakan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Bali

Di Tabanan, berdasarkan data Dinas Sosial setempat, ada 49 anak yatim-piatu (yapi) yang hingga kini mendapatkan bantuan. Jumlah itu berdasarkan data saat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan menyatakan, saat ini 49 yapi sudah dalam pengawasan atau pembinaan keluarga.

Tidak ada yapi yang telantar di Tabanan.

“Artinya kalau dalam pengawasan tidak ada. Pembinaan itu ada anak yatim piatu berdasarkan Covid tidak banyak. Paling hanya sekitar 49 berdasarkan data covid,” ucap Gunawan kepada Tribun Bali, Selasa (28/5).

“Kita tetap membina rutin. Ketika ada bantuan turun, maka kita bantu menyalurkan. Jadi yang benar-benar telantar tidak ada. Masih ada pengasuhnya mereka. Kita tetap mengawasi, dan tetap ada atensi dari Kemensos, berupa uang,” ungkapnya.

Di Bangli, berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), ada 1.504 anak yang berstatus yatim, piatu dan yatim piatu.

Rinciannya, 725 anak yatim, 622 anak piatu, dan 157 anak yatim piatu.

Selain yatim piatu, Dinas Sosial Bangli juga mencatat ada 81 anak telantar. Disebut anak telantar karena anak tersebut tidak diasuh orangtuanya.

Baca juga: Tragedi Ulah Pati Jembatan Bangkung Masih Membekas, PJ Gubernur Himbau Dinsos Fasilitasi Panti Anak

Kepala Dinas Sosial Bangli I Wayan Jimat mengungkapkan, salah satu faktor penyebab yatim piatu adalah salah satu maupun kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal saat pandemi Covid-19.

Di mana pada tahun 2022, tercatat ada 15 anak menjadi yatim-piatu.

Lanjut Wayan Jimat, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan melalui program asistensi rehabilitasi sosial yatim piatu (Program Atensi YaPi). Program tersebut berupa pemberian uang tunai Rp 200 ribu per bulan.

 "Bantuan ini tidak hanya diberikan untuk yatim-piatu saja, namun bagi mereka yang berstatus yatim ataupun piatu, juga menerima bantuan ini," ujarnya, Selasa (28/5).

Lanjut Wayan Jimat, kendati ada 1.504 anak yang tergolong yatim, piatu dan yatim piatu, namun hanya 107 anak yang menerima bantuan ini.

Sebab bantuan ini lebih diprioritaskan bagi anak-anak kurang mampu, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Bantuan ini diberikan untuk anak-anak usia 0 hingga 18 tahun. Bantuan ini bisa dicabut, khususnya bagi mereka yang berstatus yatim ataupun piatu. Apabila orangtuanya menikah lagi. Karena sudah memiliki orangtua sambung, sehingga dianggap bukan lagi merupakan yatim ataupun piatu," ucapnya.

Selain melalui program atensi YaPi, anak-anak yatim piatu juga dibantu melalui program sembako hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Pun dari Pemerintah Daerah Bangli, juga memberikan asuransi kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Di Karangasem, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana setempat, I Komang Daging, mengatakan, ada beberapa anak yang belum dapat bantuan PKH serta bantuan lain.

Penyebabnya, beberapa Yapi belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

"Jumlah Yapi di Karangasem lupa. Tapi ada beberapa sudah dapat PKH dan ada beberapa yang belum. Kita akan mengusulkannya agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga akan diusulkan bantuan biaya pendidikan," kata Komang Daging, Selasa (28/5). (rtu/mit/weg/ang/mer/ful)

>>> Baca berita terkait <<<