Banyak Hotel dan Restoran Bodong di Nusa Penida, Pemerintah Dinilai Ugal-ugalan Soal Perizinan

Banyak Hotel dan Restoran Bodong di Nusa Penida, Pemerintah Dinilai Ugal-ugalan Soal Perizinan

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung, I Komang Suantara menyoroti maraknya hotel dan restoran tidak berizin di Nusa Penida.

Pria yang akrab disapa Otal itu, menilai tindakan pemerintah "ugal-ugalan" dalam pengurusan perizinan, terutama terkait bangunan komersial.

Baca juga: Tak Terima Selingkuhan Pacari Temannya, Pria di Nusa Penida Klungkung Tikam dengan Gunting

Menurut Suantara, wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari empat kecamatan sangat kecil, sehingga tidak masuk akal apabila masih ada pelaku usaha yang tidak terdata atau dibiarkan tidak mengurus perizinan dengan baik. 

"Semua perangkat daerah seharusnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perizinan berusaha, termasuk persetujuan bangunan dan gedung (PBG)."

Baca juga: VIRAL Atraksi Flying Fox di Nusa Penida, Aparat Kepolisian Awasi Aktivitas Wahana di Pantai Diamond

"Namun, saya melihat tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, terutama dalam menangani hotel dan restoran bodong di Nusa Penida," ujar Suantara, Jumat (26/7/2024).

Menurut Suantara, saat ini memang sudah ada peraturan pemerintah (Permen) yang memungkinkan pemda untuk tetap memungut pajak hotel dan restauran (PHR) meski hotel ataupun restaurant tersebut tidak berizin.

Namun menurutnya persoalan perizinan tetap harus dituntaskan. 

Baca juga: VIRAL Atraksi Flying Fox di Nusa Penida, Aparat Kepolisian Awasi Aktivitas Wahana di Pantai Diamond

 "Jangan sampai masalah perizinan ini menciptakan ketidaksehatan dalam persaingan usaha di daerah," tambahnya.

Komang Suantara juga mengkritik kebijakan yang dinilai tidak konsisten dalam mengelola potensi lokal.

Menurutnya selama ini pembangunan Kabupaten Klungkung sangat bergantung pada dana pusat.

Baca juga: Setelah Ditutup, Polsek Nusa Penida Juga Awasi Wahana Flying Fox di Pantai Diamond

Padahal, sebenarnya banyak potensi yang dimiliki, tetapi tidak dikelola secara maksimal. 

"Jangan lagi membanggakan Nusa Penida seperti telor emaslah, tapi pelum mampu memaksimalkan potensinya. Bagaimana kita harapkan PAD banyak untuk membangun kalau kita hanya harapkan bantuan pusat saja."

"Sedangkan daerah kita yang begitu banyak potensi tidak digarap maksimal," tegasnya.

Baca juga: Pol PP Klungkung Tutup Flying Fox di Tebing Pantai Diamond Nusa Penida

Kritik terhadap kebijakan tersebut muncul setelah beberapa pelaku usaha yang memiliki izin resmi mengutarakan kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan pajak.