Bupati Jembrana Tanggapi Surat Pengunduran Diri Wakilnya, Minta Perbaiki karena Ada yang Janggal

Bupati Jembrana Tanggapi Surat Pengunduran Diri Wakilnya, Minta Perbaiki karena Ada yang Janggal

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba akhirnya menanggapi permohonan diri I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat sebagai Wakil Bupati Jembrana, Jumat 2 Agustus 2024.

Setelah melalui pembahasan, Tamba akhirnya mengutus jajarannya untuk berkomunikasi ke Kemendagri.

Sebab, salah satu kejanggalannya adalah soal format surat yang dibuat Ipat.

Baca juga: Made Kasta dan Ketut Juliarta Bersaing Sengit Rebut Rekomendasi Gerindra di Pilkada Klungkung

Surat tersebut dinilai belum tepat atau belum resmi sehingga Ipat diharapkan untuk memperbaiki suratnya tersebut.

Tamba juga menyempatkan diri untuk menunjukkan contoh surat pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu.

Pada surat tersebut, kop surat pengunduran diri bertuliskan Bupati Indramayu serta terdapat cap/stempel pemerintah pada tanda tangan.

Baca juga: Koster-Ace Masih Tunggu Rekomendasi PDIP, Putra Cok Ace Disebut Gabung KIM Plus di Pilkada Gianyar

Namun, pada surat pengunduran diri Ipat sebagai Wakil Bupati Jembrana jauh berbeda.

Tidak ada kop surat dan tidak ada cap basah pada tanda tangan. Termasuk juga penulisan tahun periode menjabat yang salah.

Nengah Tamba mengakui banyak pertanyaan yang muncul pasca adanya pernyataan Ipat soal mundurnya politikus Golkar Jembrana sebagai Wakil Bupati Jembrana.

Baca juga: Ipat Menunggu Rekomendasi dari Golkar di Pilkada Jembrana, Saya Masih Kader dan Pegang KTA

Masyarakat disebutkan mempertanyakan status Ipat yang masih menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara dan sebagainya.

Dirinya mengakui tak bisa menjawab semua pertanyaan yang mengarah kepadanya tersebut. 

Sehingga, kata dia, pihaknya bersama jajaran di Pemkab Jembrana seperti Sekda, Asisten I Sekda, Kabag Hukum hingga Sekretaris DPRD menggelar rapat pembahasan.

Baca juga: Pilkada Badung, Paket Adi Arnawa-Gus Bota Muncul dari PDIP untuk Lanjutkan Kepemimpinan Giri Prasta

Bahkan, usai ralat tersebut Tamba juga memerintahkan jajarannya untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas kondisinya.

Karena ini menyangkut anggaran dan juga tupoksi pimpinan daerah.