Dewan Buleleng Minta Prioritas Anggaran Fokus Pada Penanganan Kemiskinan Hingga Kesehatan

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Penanganan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan diharapkan menjadi fokus utama dalam APBD Induk 2025.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya usai rapat pembahasan KUA-PPAS 2025 belum lama ini.

Menurutnya kemiskinan, pendidikan dan kesehatan merupakan isu krusial dan harus diselesaikan pada induk 2025.

Memang ada delapan hal yang menjadi fokus prioritas anggaran, namun tiga hal tersebut sangat menonjol dan riil harus segera diselesaikan.

Baca juga: Bule Diduga Buka Sekolah Mengemudi dan Rental Motor di Bali, Masuk Indonesia dengan Visa Kunjungan

"Bukan sekadar anggaran ada, tapi tidak satu pun ada eksekusi secara utuh. Contoh kemiskinan, tidak mungkin harus menumbang beras, dan sebagainya. Lebih baik kita bisa melakukan hal sedikit, tetapi nyata memotong kemiskinan," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, sumber kemiskinan adalah ketika seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Tentunya dibutuhkan bukti nyata untuk penanganan kemiskinan ini.

Karenanya pada APBD Induk 2025, pihaknya mengusulkan perbaikan rumah masyarakat miskin.

Sebab dengan kebutuhan papan yang telah terpenuhi, masyarakat bisa lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Sedangkan sumber anggarannya, menurut Ngurah Arya ada beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan.

Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan CSR, bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten lain, termasuk juga PUPR.

"Berapa total rumah tidak layak huni di Buleleng, kalau kita bagi dalam rencana lima tahun ke depan, berarti setiap tahun kita harus bisa eksekusi sekian. Sehingga targetnya jelas," ungkapnya.

Politisi partai PDIP itu juga menyoroti masalah pendidikan.

Di mana banyak SD di Buleleng yang minim mendapatkan siswa pada PPDB 2024.

Menurut Ngurah Arya, minimnya jumlah siswa ini bukan disebabkan kualitas tenaga pendidiknya.

Sebab saat ini sudah tidak ada sekolah unggulan maupun tidak unggulan.

Pun demikian, kebutuhan guru sudah dipenuhi melalui PPPK.

Sebaliknya, minimnya jumlah siswa menurut dia, lebih disebabkan fasilitas dari sarana dan prasarana sekolah yang belum layak.

Pihaknya pun meminta, pemerintah daerah tak hanya mengandalkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melakukan perbaikan sekolah.

Pemkab Buleleng pun, diharapkan bisa menganggarkan perbaikan sekolah, sehingga taraf pendidikan di semua sekolah di Buleleng sama.

“Minimal ada target-target pertahun, yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, dari skala prioritas dari yang sangat parah. Kalau mampu sepuluh, sepuluh kita lakukan (perbaikan). Tidak selalu menadahkan tangan, harus minta DAK untuk perbaikan sekolah, walaupun itu bagian tanggung jawab pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara di bidang kesehatan, Ngurah Arya meminta agar di tahun 2025 tidak ada lagi masyarakat Buleleng yang resah ketika masuk rumah sakit dalam keadaan darurat.

"Nggak ada pertanyaan lagi pakai jaminan apa. Nggak ada seperti itu. Pokoknya dilayani dengan baik, tidak ada membedakan orang kaya dan orang miskin. Karenanya pemerintah harus bisa betul-betul memberikan jaminan, semua terselesaikan dengan baik," tandasnya. (mer)

Kumpulan Artikel Buleleng