Ketua MDA Bali Periode 2024-2029, Ida Sukahet Ingin Desa Adat Mandiri, Namun Tetap Dukung Pemerintah

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Setelah terpilih lagi, menjadi Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali periode 2024-2029, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet telah menyiapkan rancangan pondasi pembangunan desa adat tahun 2025 sampai 2050. Dalam hal ini, ia ingin menciptakan desa adat di Bali mandiri, tanpa campur tangan pihak lain.

"Kita sudah ada peta jalan MDA dari tahun 2025-2050. Menyangkut semuanya, di dalamnya tentu berdasarkan Tri Hita Karana. Desa adat maju, sejahtera dan mandiri kita harus laksanakan," ujar Ida Sukahet usai dikukuhkan di wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali, Senin 5 Agustus 2025.

Ida Sukahet pun mencontohkan, kemandirian yang dimaksud. Mulai dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kata dia, saat ini masih terdapat campur tangan pemerintah.

"Mandiri, bagaimana LPD supaya benar-benar menjadi milik desa adat. Sehingga dari situ kita kemudian bisa lebih berinovasi. Sekarang ini masih ada gandolan. Misalnya penyertaan modal dari pemerintah daerah, yang Rp5 juta, Rp2,5 juta dan kemudian pihak lain yang merasa memiliki," ujarnya.

Baca juga: MDA Bali Kembali Dipimpin Ida Sukahet, Hasil Paruman di Wantilan Pura Samuan Tiga Bedulu

Baca juga: PDIP Soroti Pendapatan Daerah, Pupuk hingga Nafkah Guru Abdi Yang Belum Dibayar

Selain itu juga ada Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat (Bupda), atau sejenis badan usaha milik desa, Ida Sukahet menegaskan, harus dibangun menggunakan dana desa adat. Baik itu dalam bentuk koperasi maupun yayasan.

"Mandiri bukan kita tak butuh pemerintah dan negara. Pemerintah dan daerah juga butuh desa adat. Karena itu, krama Bali harus juga dukung pemerintah.

Kita butuh dukungan pemerintah. Tapi kita jangan sampai tergantung pada bantuan pemerintah. Kita harus bisa menghasilkan sendiri. Ada bantuan pemerintah, ya kita syukuri," ujarnya.

Ida Sukahet mengatakan, saat ini desa adat di Bali masih bergantung pada pemerintah. Dia pun menilai hal tersebut tidak akan bagus untuk jangka panjang. "Sekarang kita masih bergantung pada pemerintah dan negara. Untuk jangka panjang tak bagus," tandasnya.

Dalam mewujudkan desa adat yang mandiri, nantinya Ida Sukahet juga akan memperkuat SDM prajuru adat, serta akan membangun institut yang kurikulumnya khusus desa adat, yang dananya dirancang bersumber dari menyisihkan bantuan dari pemerintah daerah.

"Prajuru kita saat ini masih lemah. Nanti akan ada peningkatan kualitas SDM prajuru. Akan ada institut tentang desa adat juga. Nanti dananya dari penyisihan bantuan pemerintah," tandasnya.

Saat disinggung terkait pembangunan, Ida Sukahet melihat pembangunan saat ini sudah sangat kebablasan. Karena itu, pihaknya pun akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, supaya desa adat bisa merekomendasikan pembangunan yang boleh dan tidak boleh.

"Beliau (pemerintah pusat) tak mengerti bahwa Bali ini unik, ada Tri Hita Karana. Kita harus tetap memelihara alam, ada sawah dan hutan paling minimum untuk menjaga keseimbangan alam Bali.

Bali sakral, tak bisa disamakan dengan daerah lain seperti metropolitan. Ratu harap nanti didukung oleh PJ gubernur untuk menjelaskan ke pusat agar desa adat bisa merekomendasi, menolak atau tidak pembangunan tersebut.

"Kita tak menolak pembangunan, tapi pembangunan tetap harus berlandaskan Tri Hita Karana," ujarnya. (")