Wawancara Ketua HIPMI Bali Ajus Linggih Mengenai Usulan Pembukaan Arena Judi Kasino di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berbagai pro dan kontra timbul usai Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih selaku Ketua HIPMI Bali, sekaligus Anggota DPRD Bali terpilih 2024-2029 dari Partai Golkar usulkan pembukaan arena judi kasino di Bali.

Ada yang mendukung, ada yang menolak.

Sejauh ini usulan pembukaan judi kasino masih ditolak oleh Pemerintah.

Berikut wawancara Tribun Bali dengan Ajus Linggih mengenai usulan pembukaan arena judi kasino di Bali:

Usulan kasino sampai saat ini masih ditolak oleh pemerintah, bagaimana tanggapan Anda?

Kalau dari saya memang usulan itu perlu mengubah UU, tapi ini negara demokrasi jadi kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat kalau rakyat menghendaki dan itu dikabulkan oleh DPR untuk mengubah UU tersebut ya kenapa tidak.

Ini kan bukan di level Permen atau Perda jadi penolakan dari Menteri atau Kadis kalau misalnya ada tekanan dari masyarakat menginginkan itu dan DPR ujung-ujungnya mengabulkan perubahan UU ini ya mau menolak pun tidak bisa karena kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.

Ini kan usulan saya dibiarkan bergilir saya pun waktu mengusulkan tidak menyangka masyarakat Bali banyak yang pro dan akhirnya ramai.

Baca juga: Usulan Kasino Ditolak Pemerintah! Ajus Linggih Sebut Banyak Pro, Warga Lokal Bali Tak Boleh Main

Dulu kan UU Pornografi dan Miras tidak otomatis dikecualikan Bali, masyarakat Bali juga harus berjuang harus demo lah akhirnya didengar oleh Wakil Rakyat dan akhirnya Bali dikecualikan di dua UU ini.

Usulan ini kan saya melempar kebutuhan Bali salah satu caranya ya membangun kasino dan kalau ternyata ide ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan timbul gerakan-gerakan lalu didengar oleh DPR dan Bali bisa kembali dikecualikan di UU judi ya akan terjadi.

Tapi kalau ternyata ini dianggap tidak urgent tidak perlu ya usulan saya tidak berjalan. Gitu saja sih.

Apa saja alasan mengapa pentingnya membangun kasino di Bali?

Saya itu mengusulkan kasino di Bali untuk menambah PAD yang siginifikan dalam waktu yang singkat.

Jadi ini kasino bukan satu-satunya usulan saya, sebelumnya saya usulkan untuk family office diberlakukan, karena apa ?

Kalau dilihat dari data BI akumuluatif 20 tahun terakhir itu capital outflow dari Indonesia itu sebesar 300 billion dollar atau hampir 4.500 triliun duit keluar dari Indonesia.

Sehingga tren nya itu bertambah bukannya berkurang bagaimana cara mengerem ini? Ya dengan adanya capital inflow salah satu dengan kasino, family office dan lain-lain.

Apakah itu tidak membuat warga Bali atau lokal jadi ikut berjudi?

Masyarakat Bali, masyarakat lokal bisa dilarang untuk bermain di kasino. Dan kasino itu bentuknya akan spt ITDC tapi lebih ketat.

Sehingga Bali memiliki pengalaman mengatur sebuah kawasan.

Dan saya juga ingin mengusulkan kalaupun terjadi kasino di suatu kawasan termiskin di Bali saya tentu sangat berharap komitmen dari investor agar 50 persen manajemen itu orang Bali.

Jadi kita tidak cuma jadi pegawai level bawah namun juga menjadi pegawai level menengah dan atas juga.

Apa saja antisipasi masyarakat lokal dan Bali tidak ikut bermain kasino?

Ya itu tadi dengan pengawasan ketat spt kawasan ITDC.

Seperti di Bandara saja kalau ada paspor Indonesia tak boleh masuk kan gampang sekali untuk mengontrol itu.

Duit pajak dari kasino ini bisa untuk membantu aparat penegak hukum memberantas judi online yang merusak anak-anak kita.

Berarti menurut Anda dengan kasino bisa berantas judol saat ini?

Iya karena memberantas judol memerlukan teknologi baru perlu budget dan bugdet Polri, Kejaksaan terbatas.

Dan judi offline kasino masuk akal jika pajak yang dihasilkan kasino ini sebagian untuk memberantas judol.

Kita bantu aparat penegak hukum kita kasi budget. Ini kita kasih budget tambahan dari pemda untuk memberantas judol.

Sebelumnya Dinas Pariwisata Bali mengatakan Kasino tak sesuai dengan wisata budaya di Bali, bagaimana tanggapan Anda?

Memang karoke di Bali wisata budaya? Club-club malam di Bali memang wisata budaya? Kan tidak. Yang saya ingin tanyakan ke Kadis,

Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan selama ini untuk pemerataan pariwisata di Bali dan budget darimana untuk fasilitas-fasilitas umum berupa toilet saja pemerintah Bali tak sanggup menyediakan dengan baik.

Kalau gada Alfamart Indomaret pak kadis mau menyediakan fasilitas umum darimana?

Harusnya berterima kasih pada swasta. Jangan kita ngomong menolak, menerima tanpa strategi dan rencana yang jelas.

Kita ini masyarakat Bali sudah tidak bisa menanti lagi retorika-retorika yang tidak berbasis data.

Dengan opini-opini tadi, seberapa yakin kasino bakal di acc masuk ke Bali?

Kalau itu tergantung masyarakat. Saya kan ini mengusulkan sifatnya sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli dan melihat adanya urgensi ya salah satu usulan saya adalah kasino.

Kebetulan kasino yang viral. Selain itu saya mengusulkan family office, lalu pemerintah Provinsi itu sangat juga bergantung pada amdal dan amdal prosesnya di belakang kalau bisa amdal ini sebagai urutan izin yang pertama dan berupa deposit, kita bisa minimalisir kerusakan alam yang ada di Bali.

Ketiga saya mau kontrol sub leasing yakni menyewakan kembali tanah atau aset yang disewa ini kan tingginya nilai property di Bali karena sub leasing menyewakan disewa sedangkan masyarakat Bali yang punya aset tidak dapat porsi besar keuntungan dari aset yang mereka sewakan.

Ini harus dikontrol. Kita juga bisa mengadakan payment gateway dengan natice nya di Bali sehingga duit yang bocor ke mastercard, visa bisa diminimalisir.

Kumpulan Artikel Bali