Imigrasi Ngurah Rai Bali Siapkan Mobile Unit Khusus Pemeriksaan Bagi Delegasi Forum Asia-Afrika

Melalui tema tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan publik yang terbaik melalui kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. 

"Kementerian Hukum dan HAM harus dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan demokratis,” kata Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya.

Peralihan dari Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke Hari Pengayoman menandai babak baru dalam sejarah Kementerian Hukum dan HAM, di mana fokus utama adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Disadari bahwa tantangan yang dihadapi Kemenkumham sangatlah kompleks, mulai dari isu-isu terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 

Namun, melalui semangat kolaborasi dan inovasi, Kemenkumham dapat mengatasi semua tantangan tersebut. 

“Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik", pungkas Mahendra.

Cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah tugas dan tanggung jawab seluruh pihak, tanpa terkecuali. 

“Oleh karena itu, Kemenkumham harus hadir sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum tetapi juga sebagai jembatan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Mahendra Jaya.

Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-79 kali ini di Bali ditekankan untuk tetap bersinergi dan kolaborasi di dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi di Kemenkumham.

Ia berharap di tahun ini bagaimana mewujudkan ASN-ASN Kemenkumham yang bisa berinovasi, berintegritas dan juga berkolaborasi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Bagaimana Kemenkumham Bali berusaha terus meningkatkan dalam pelaksanaan integritasnya di dalam melakukan suatu kolaborasi sebagaimana disampaikan bapak Pj. Gubernur Bali, untuk melaksanakan kegiatan di dalam proses pelaksanaan pengawasan juga,” ucap Pramella.

Menurutnya Bali ini sangat besar wilayahnya dan sebagai destinasi wisata, pihaknya tidak ingin mencederai dimana pokok etika daripada Provinsi Bali di dalam meningkatkan perekonomian maka dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Bali berusaha lebih untuk meningkatkan proses melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.(*)

Kumpulan Artikel Bali