Angka Kemiskinan di Karangasem Masih 6,52 Persen

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Pemkab Karangasem terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, angka kemiskinan di Karangasem tahun 2023 masih 6,56 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 bertemakan “Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karangasem” yang dibuka langsung oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana, Rabu (11/9/2024) di Gedung Sabha Prakerti, Kantor Pemkab Karangasem. 

Baca juga: Ditanya Sosok Pelapor Nyoman Sukena di Kasus Landak Jawa di PN Denpasar, Klemeng Bersuara

Menurut data perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 jumlah masyarakat miskin sudah mengalami penurunan dari 6,98 persen, menjadi sebesar 6,56 persen (27.830 Jiwa). 

Sesuai data BPS pada Maret Tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem sebesar 6,52 persen (27.760 Jiwa). Nilai ini di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen.

Baca juga: Ayahanda Nyoman Sukena Beberkan Fakta Landak Jawa di Bongkasa, Pantaskah Putranya Diadili?

“Saya meyakini dengan kerja keras dan kolaborasi kita bersama kemiskinan di Kabupaten Karangasem dapat terus kita turunkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya,” ucap Gede Dana. 

Meskipu mengalami penurunan, namun persentase ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Bali. Persentase kemiskinan di Karangasem masih paling tinggi, berada di posisi terakhir dibawah Buleleng 5,39 persen dan Klungkung 5,30 persen (Data BPS)

“Untuk itu saya minta kepada Perangkat Daerah terkait agar melaksanakan seluruh program penanggulangan kemiskinan secara sungguh-sungguh, tepat sasaran sesuai data yang akurat dan valid,” jelas Gede Dana.

Menurut Gede Dana, sesuai hasil berita acara musdes/muskel di 14 Desa dan 3 Kelurahan yang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus Tahun 2024, jumlah KK Miskin ekstrem mengalami penurunan dari 48 KK menjadi 25 KK.

"Miskin ekstrem ini perlu mendapatkan penanganan dan perhatian kita bersama,” ungkapnya. 

Karenanya dalam kesempatan itu, Gede Dana mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar data 25 KK miskin ekstrem tersebut sebagai sasaran utama dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada anggaran perubahan tahun 2024 dan anggaran tahun 2025. 

Sementara itu, Kepala Bapeda Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa menyampaikan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi semua stakeholder yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. 

Baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa dan mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. (mit)