NEKAT Akhiri Hidup di Bali Tertinggi di Indonesia Tahun 2023, Ikayana Dorong Pemerintah Buat Perda 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA), mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat peraturan daerah (Perda) untuk tangani kasus bunuh diri (nekat akhiri hidup) di Bali.

Hal ini berkaca dari berdasarkan data di tahun 2023, Bali memiliki catatan angka bunuh diri tertinggi di Indonesia yaitu 3,07 per 100.000 penduduk. 

Di mana angka ini hampir dua kali lipat dari peringkat kedua. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang Denpasar, Bali, dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ mengatakan berdasarkan Riskesdas 2018, menunjukkan hasil bahwa Bali memiliki prevalensi gangguan jiwa berat tertinggi di Indonesia namun tidak lebih dari setengah penderita yang rutin menjalani pengobatan. 

“Dilansir dari data BNN 2023 juga mengindikasikan, bahwa Bali termasuk dalam 10 besar provinsi dengan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Dan Bali juga termasuk dalam 10 besar provinsi dengan dana terbesar dari judi online pada tahun 2023,” jelasnya pada Diskusi di Denpasar Senin 25 November 2024.

Baca juga: Ngurah Ambara dan Jaya Negara Tak Ada Persiapan Khusus Sebelum Pencoblosan

Baca juga: KPU Denpasar Musnahkan 4.770 Surat Suara Rusak untuk Pilgub dan Pilwali

​Ia juga memaparkan, beberapa faktor yang melatarbelakangi potensi keinginan bunuh diri anatar lain adalah kualitas hidup, kesehatan mental, tekanan kehidupan remaja, sosial ekonomi serta adat dan budaya.

Di mana yang termasuk dalam kategori kelompok rentan, memiliki keinginan bunuh diri adalah remaja, lansia, disabilitas, penyintas gangguan jiwa, kelompok minoritas, dan penyintas gangguan fisik kronis.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Bali sekaligus Ketua Ikayana, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang hadir pada diskusi tersebut mengatakan melalui Perda pencegahan bunuh diri ini dapat membuat seluruh instansi bekerjasama mencegah angka bunuh diri tinggi di Bali. 

“Perda ini membuat instansi harus melakukan harus bekerjasama dinas-dinas ini. Itu adalah keharusan itulah gunanya Perda penanganan, ini hak warga negara bukan karena kepemimpinannya jadi bagian dari hak asasi manusia setiap daerah itu punya intervensi pada pencegahan bunuh diri,” ucap, Rai. 

Melalui diskusi dan seminar secara holistik ini pula, Rai Mantra mengatakan dapat memberikan pandangan pada instansi yang memiliki ego sektoral. 

Adapun catatan khusus tentang penanganan kasus bunuh diri di Bali, dari hasil diskusi IKAYANA diantaranya mulai dari regulasi yang berlaku, JKN tidak menanggung upaya bunuh diri berdasarkan prinsip asuransi, di mana hanya resiko murni yang tidak disengaja atau tidak dibuat-buat yang ditanggung.

Jika tindakan bunuh diri terjadi akibat gangguan mental yang membuat korban tidak sadar melakukannya, biaya perawatan kesehatan dapat ditanggung oleh BPJS.

Terkait rekomendasi di daerah, perlu adanya batasan yang jelas mengenai cakupan tanggungan BPJS terhadap kasus yang berkaitan dengan bunuh diri.

Sementara untuk nasional, regulasi yang ada perlu ditinjau ulang untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Pemerintah juga hendaknya mengkaji ulang regulasi nasional terkait pembiayaan usaha kesehatan perorangan terkait kebijakan BPJS Kesehatan untuk mengcover perawatan pasien yang menyakiti diri sendiri dengan latar belakang kesehatan mental.

Atau sementara memisahkan pembiayaan cedera menyakiti diri, dengan pembiayaan masalah Kesehatan mental yang mendasari.

Usaha kesehatan masyarakat, pembiayaan tersendiri dari Kemenkes atau melalui badan negara khusus. (meniru skema penanganan kecanduan narkoba). 

Mendorong sistem pencatatan yang lebih baik, rinci dan terstandar se Indonesia untuk data bunuh diri di kepolisian dan data percobaan bunuh diri di rumah sakit, sehingga dapat melakukan pemetaan dan penelitian yang lebih baik.

Mendorong system terintegrasi penanganan krisis bunuh diri, gotong royong antara suicide helpline yayasan/ pemerintah dengan BPBD seluruh daerah di Indonesia dan Penanganan di RSU dan RSJ.

Termasuk rehabilitasi pasca perawatan. Memberikan rekomendasi program kartu disabilitas bantuan sosial, finansial dan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas dan Keluarga sehingga sehingga ada kestabilan biaya hidup.

Sementara untuk di daerah, rekomendasi daerah membantu pembiayaan penanganan cedera akibat upaya bunuh diri dengan latar belakang Kesehatan jiwa di Bali, menjadi contoh teladan bagi daerah se-Indonesia.

Dapat menjadi gambaran perubahan system bagi regulator BPJS Kesehatan, besaran biaya, dan besaran manfaat bagi upaya pencegahan bunuh diri yang penting bagi advokasi pembiayaan penanganan bunuh diri secara nasional. 

Membuat Program Bali Maju Bahagia atau Bali Menyama Bagia, Sistem Terintegrasi Cegah Bunuh Diri Dari Promotif, Preventif, Intervensi Krisis, Kuratif dan Rehabilitatif dalam satu sistem informasi digital terstandar non stigma yang melibatkan seluruh stake holder dinas, Rumah Sakit, Organisasi Profesi Kesehatan, Yayasan Kelompok Rentan dan Suicide Helpline yang sudah ada.

Promosi kesehatan mental dengan filosofi kearifan lokal Bali, sesuai dengan peran desa adat dan memberikan pendidikan dan penguatan agama bagi ruang lingkup keluarga bekerjasama dengan organisasi profesi kesehatan mental, serta Mendorong Pembangunan Panti Bina Laras di Bali Bagi ODGJ Terlantar atau dengan caregiver lansia. (*)