Politik Nasional
PANAS Hubungan Megawati & Jokowi Berujung Pemecatan Anak & Mantu, Pindah Partai Lain atau Buat Baru?
Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP.
Penulis: Putu Supartika | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Panas hubungan Megawati dan Jokowi berakhir pada pemecatan sang mantan Presiden RI, bersama anak mantunya dari PDIP.
PDI Perjuangan resmi mengeluarkan surat pemecatan kepada Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP.
Terkait pemecatan yang dilakukan usia Pemilu dan Pilkada 2024, pengamat menilai, partai memang harus melakukan langkah strategis dalam pengambilan keputusan.
Baca juga: 5 Pelaku Narkotika Berhasil Diamankan Polisi, Kapolres Jembrana: Hukuman Maksimal 16 Tahun
Baca juga: Satpol PP Denpasar Tertibkan 139 Baliho hingga Spanduk yang Merusak Wajah Kota
Diperlukan timing yang pas, dan juga dikarenakan kesibukan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda saat dihubungi Senin, 16 Desember 2024 sore mengatakan Jokowi memang harus dipecat dari PDIP, karena sudah dianggap sebagai 'pengkhianat partai'.
Apalagi menurut Subanda, orang PDIP menganggap jika selama ini PDIP telah memberi banyak ruang bagi Jokowi dan keluarganya, mulai dari walikota, Gubernur Jakarta hingga maju menjadi Presiden.
Namun demikian, menurut Subanda, dalam mengambil keputusan, PDIP pasti melakukan kebijakan yang strategis dan timing pas.
Menurut analisanya, jika dilakukan pemecatan saat hajatan Pilpres, akan menjadi keputusan yang kontraproduktif.
Kemudian tak juga dilakukan pemecatan setelah Pilpres, dikarenakan ada beberapa pihak yang berharap masih terjadi rekonsiliasi termasuk juga bisa berdampak pada Pilkada.
Sehingga pemecatan usai Pilkada dianggap memiliki timing yang pas karena tak akan berpengaruh.
"Timingnya memang harus pas. Sekarang kan tidak berdampak. Lima tahun ke depan kan masih bisa ditata," katanya.
Selain itu, menurutnya alasan rasional pemecatan dilakukan sekarang karena selama ini masih fokus pada Pemilu dan Pilkada.
Subanda menyebut, sebenarnya Jokowi sudah berseberangan sejak hajatan Pilpres, dikala putranya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan sejak saat itu, Jokowi pun sudah dianggap bukan bagian dari PDIP lagi.
Dan menurutnya, posisi Jokowi yang berada di barisan Prabowo Gibran saat Pilpres berdampak signifikan pada kemenangan paslon ini.
Selain Prabowo yang memang memiliki basis massa, pendukung Jokowi juga banyak yang ikut ke pilihan Jokowi tersebut.
Bahkan ada beberapa kader PDIP kemudian keluar dan merapat ke Prabowo. "Dan Prabowo juga mengakui jika kehadiran Jokowi berpengaruh pada kemenangannya," paparnya.
Menurutnya, seandainya Jokowi berada di barisan Ganjar, kemungkinan yang terjadi akan berbeda. Subanda menambahkan, meskipun Jokowi sudah dipecat dari PDIP, ia masih tetap memiliki idola basis massa yang kuat.
Hal ini terbukti dari beberapa kali ia berkunjung meskipun tak lagi sebagai presiden, masyarakat masih antusias.
Begitu juga dengan Gibran, saat ini juga sudah memiliki basis massa terutama dari kalangan muda yang berharap membawa perubahan besar ke depan.
Sementara untuk di Bali, Subanda mengatakan jika PDIP telah memiliki basis tradisional yang kuat. Namun, hal ini bukan berarti jokowi tak memiliki idola di Bali.
Subanda juga mengatakan, jika generasi muda sekarang sudah tak banyak yang fanatik dengan partai.
Bahkan menurutnya, yang mengidolakan Jokowi juga bukan hanya datang dari PDIP namun juga partai lainnya seperti Golkar.
Meski begitu, bagi simpatisan PDIP yang fanatik, akan memberikan cap Jokowi sebagai pengkhianat, termasuk juga kader lain yang keluar dari PDIP.
Peluang Jokowi dirikan partai sendiri
Jokowi bisa jadi membangun partainya sendiri dari nol atau menumpang organisasi relawan pendukungnya, Pro Jokowi atau Projo.
Kelompok simpatisan ini telah didesuskan bakal berubah menjadi partai politik, sejak beberapa waktu lalu. Jokowi pun sudah merestui perubahan status tersebut secara tersirat.
“Terserah Projo,” ujarnya singkat pada Ahad, 27 Oktober 2024, saat ditemui di warung Soto Triwindu Solo.
Ide perubahan Projo menjadi partai politik pertama kali, disampaikan oleh Bendahara Umum Projo Panel Barus dan kemudian diikuti oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Agustus lalu.
Budi menyebut bahwa rencana akan dibahas di kongres ketiga Projo, rencananya akan dibahas Desember ini. Terkait Jokowi dipecat PDIP, Budi Arie, yang juga merupakan Menteri Koperasi (Menkop) RI itu mengatakan jika nanti Projo sudah diresmikan menjadi partai politik, maka mereka siap menerima Jokowi.
Hal ini disampaikannya setelah menemani Jokowi menghadiri resepsi pernikahan anak dari Sekjen GK Center, Sabtu, 7 Desember 2024.
“Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” kata Budi Arie.
Peluang Jokowi gabung Gerindra
Peluang Jokowi gabung Gerindra berdesus setelah dirinya menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu bermakna khusus. Ia memandang ada upaya dari Jokowi, yang baru saja dipecat PDIP, untuk menunjukkan kedekatan dengan Ketua Umum Partai Gerindra.
“Semacam peneguhan eksistensi politik bahwa dunia tak kiamat sekalipun Jokowi dipecat PDIP,” kata Bos Parameter Politik Indonesia ini ketika dihubungi pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Sementara itu, usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Prabowo mengatakan partainya terbuka dengan Jokowi.
Namun, Kepala Negara mengatakan, partainya tidak bisa memaksa Jokowi masuk. “Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi hanya tertawa saat ditanya opsi dirinya masuk partai politik lain setelah tidak lagi menjadi kader PDIP. Mantan gubernur Jakarta ini mengatakan bahwa dia dan Prabowo hanya makan malam.
Senada dengan Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan bahwa partainya terbuka untuk Jokowi jika ingin bergabung. Namun demikian, Dasco mengatakan bahwa dirinya belum tahu menahu apa rencana Jokowi.
“Ya, sementara kami belum siapkan apa-apa, karena kan memang kita belum tahu rencananya Pak Jokowi,” kata Dasco di kediaman Prabowo pada Jumat malam.
Rayuan bergabung juga datang dari Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan bakal menerima Jokowi dengan tangan terbuka jika ingin bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
“Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka, “ katanya.
Bahkan, kini Jokowi didaulat sebagai anggota Golkar tanpa KTA. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan.
Derek menjelaskan, partainya memberikan status anggota kehormatan kepada para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, dan mantan presiden.
“Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis, 5 Desember 2024.
Menurut Derek, Partai Golkar menganggap Jokowi sebagai negarawan karena partainya mendukung mantan Gubernur Jakarta itu selama dua periode menjadi presiden.
Tak hanya Jokowi, putra sulungnya, Gibran, juga didapuk anggota kehormatan Partai Golkar. “Mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar berpasangan dengan Pak Prabowo,” kata dia.
Partai Amanat Nasional atau PAN tak mau kalah memperebutkan Jokowi. Partai pimpinan Zulkifli Hasan atau Zulhas ini siap menggelar “karpet biru” untuk Jokowi jika mau bergabung. Hal ini dituturkan oleh Sekjen PAN Eko Indro Purnomo (Eko Patrio) menanggapi kabar Jokowi dipecat PDIP.
“Pokoknya gini, pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat bapak Jokowi, silahkan,” ujar Eko kepada awak media, Kamis, 5 Desember.
Bukan hanya Jokowi, kata Eko, PAN juga terbuka untuk keluarganya yang ingin bergabung dengan PAN. Persoalan KTA, menurut Eko, merupakan hal mudah.
PAN, kata dia, akan menyiapkan KTA jika mendaftar sebagai kader PAN. “Gampang kalau KTA mah,” kata pria yang pernah berprofesi sebagai komedian ini. (*)
| Jokowi Beri 2 Jempol untuk Prabowo, Presiden Sempat Batuk Saat Pidato APBN 2026 |
|
|---|
| HASTO Peluk Cium Istri Usai Vonis 3,5 Tahun, Terbukti Sediakan Rp 400 Juta untuk Suap Komisioner KPU |
|
|---|
| JOKOWI Dicecar 22 Pertanyaan, Diperiksa 1 Jam Terkait Kasus Ijazah Palsu |
|
|---|
| MEGAWATI Ingatkan Kepala Daerah Kader PDIP, Waspada Terjerat Kasus Hukum, Koster-Giri Go to Jakarta |
|
|---|
| TITAH Megawati, Kepala Daerah PDIP Ikuti Retreat Gelombang II, Koster & 8 Bupati/Walikota dari Bali |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.