Bahas Soal Makan Bergizi Gratis, Dewan Buleleng: Jangan Sampai Terjadi Keracunan Massal 

Bahas Soal Makan Bergizi Gratis, Dewan Buleleng: Jangan Sampai Terjadi Keracunan Massal 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Program unggulan Presiden RI yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi agenda pembahasan Dewan Buleleng.

Kendati pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis, Dewan Buleleng mewanti-wanti ihwal kebersihan makanan.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keracunan massal. 

Baca juga: Orang Tua di Jembrana Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berlanjut! Ini Alasannya

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Buleleng dengan Disdikpora Buleleng, Senin (13/1/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen ini dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora, Putu Ariadi Pribadi dan sejumlah anggota komisi IV.

Pada rapat tersebut, anggota komisi IV, Anak Agung Widia Putra memberikan beberapa masukan untuk lebih diperhatikan.

Baca juga: ANGGARAN Rp 5 Miliar, 3.180 Siswa di Jembrana Terima Manfaat MBG, Siswa Senang Makan Bergizi Gratis

Mulai dari menu makanan, yang mana siswa di Buleleng khususnya yang beragama Hindu ada yang tidak boleh memakan sapi.

Demikian pula siswa muslim yang tidak boleh makan babi.

"Selain itu menu makanan harus variatif, karena keterbatasan menu membuat anak-anak bosan," ungkapnya. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menyarankan agar terlebih dahulu ada pengecekan riwayat kesehatan untuk anak-anak.

Upaya ini untuk menghindari makanan yang disediakan justru menimbulkan alergi. 

Baca juga: ANGGARAN Rp 5 Miliar, 3.180 Siswa di Jembrana Terima Manfaat MBG, Siswa Senang Makan Bergizi Gratis

"Kemudian waktu distribusi dan kebersihan makanan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai memicu keracunan massal," ungkapnya. 

Sementara itu, Plt Kadisdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi mengatakan, mengenai pelaksanaan MBG pihaknya masih menunggu Juknis dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional. 

"Ini kita baru sekali diberikan sosialisasi tanggal 4 Januari kemarin, terkait dengan sasaran. Ini kita masih menunggu juknisnya. Kalau sudah ada kita sampaikan bagaimana skemanya," ucap dia.