All Out Tangani Sampah Laut, 8.600 Orang Ikuti Aksi di Kuta Bali, Menteri LH Bentuk Tim Pengelolaan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kembali menyelenggarakan kegiatan “Aksi Bersih Sampah Laut” yang dipusatkan di Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu 19 Januari 2025. 

Kegiatan ini melibatkan 8.600 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tersebar di 12 titik sepanjang garis pantai Kelan, Kedonganan, hingga Jimbaran.

Aksi besar-besaran ini turut dihadiri 3 menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa serta Deputi Kemenko Pangan. 

Juga diikuti organisasi internasional seperti UNDP dan perwakilan Kedutaan Besar di antaranya Uni Emirat Arab, Norwegia dan lainnya.

Baca juga: Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Peningkatan Penanggulangan Sampah Laut 

Menteri LH Hanif Faisol mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi baik di pemerintah pusat dan daerah terutama di Bali ini untuk dengan serius menangani sampah laut. 

“Jadi kita sangat serius bersama Kementerian Pariwisata, KKP, Kemenko Pangan, dukungan para Dubes, dan negara sahabat sangat perhatian terhadap kita untuk mendukung penyelesaian sampah laut. Jadi hari ini (kemarin) dan seterusnya kita akan terus melakukan penyelesaian sampah laut,” ujar Hanif, kemarin. 

Hanif menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani sampah laut. 

Regulasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. 

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Laut.

Hanif menambahkan, Bali menjadi salah satu wilayah dengan permasalahan sampah laut yang serius. 

“Hal ini karena Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Kita telah membentuk tim yang merupakan operasional dari Perpres 83 tahun 2018. Dan untuk tim ini khusus di Bali telah ditetapkan oleh Menko Pangan. Tim ini jelas dan bekerja setiap hari. Dan dukungan segala yang diperlukan untuk penanganan sampah terkhusus sampah laut Bali ini akan dilakukan dengan all out,” kata dia.

“Jadi kami sangat serius mengawal. Kami telah tugaskan eselon I untuk tinggal di Bali mendiskusikan banyak hal. Mulai dari pilah pilih sampai nanti jadi proses akhir. Tata kelola sampah di daratan Bali juga sepenuhnya perlu kita tingkatkan,” kata Hanif.

Disinggung langkah preventif terhadap permasalahan sampah kiriman di Bali? 

Pihaknya menegaskan perintah Presiden Prabowo sudah jelas bahwa Bali harus bersih (dari sampah kiriman dan sampah di daratan). Menurutnya 2 Sungai atau tukad di Bali yaitu Tukad Mati dan Tukada Bali sebagai penyumbang sampah domestik untuk laut. Pihaknya akan diselesaikan tahun ini dan tidak ada toleransi. 

“Sampah laut kiriman adalah masalah bersama sehingga kita patut bersinergi dalam penanganannya. Jadi akan kita pasang jaring-jaring, kita ambil sampahnya. Kita juga tegakkan aturan tidak boleh lagi semua limbah dibuang ke sungai,” kata dia.